Pertama Kali Larang Pemakaian Plastik, Wali Kota Banjarmasin "Babak Belur", tapi Gagasannya Ditiru Banyak Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menceritakan pertama kali dirinya mengeluarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang larangan penggunaan kantong plastik di pasar dan ritel modern.

Ibnu menyatakan, masyarakat banyak memprotes dirinya setelah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Dia menuturkan, kebijakan larangan penggunaan plastik ini salah satu upaya Pemkot Banjarmasin untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai.

"Rasa-rasanya saya adalah wali kota yang paling banyak mungkin diprotes oleh masyarakat, apa sih wali kota nih bikin susah, apa susahnya bikin kantong plastik gitu kan. Kenapa sih harus dilarang, tapi pada akhirnya kan masyarakat sadar," kata Ibnu, saat berkunjung di kantor Kompas.com, di Jakarta, Kamis (26/9/2022).

Baca juga: Jurus Wali Kota Banjarmasin Menata Pemukiman dan Transportasi Sungai

Banjarmasin memiliki 290 sungai dan anak sungai. Kota ini pun dijuluki The City of a Thousand Rivers.

Sejak 2016 di periode pertama menjabat sebagai wali kota, Ibnu sudah menaruh perhatian terkait masalah kebersihan sungai.

Awal mulanya, bijakannya melarang plastik di pasar dan ritel modern memang tidak populer.

"Walaupun itu tidak mudah, yang pertama kali pasti babak belur. Saya dua tahun itu 2017 2018 itu hanya Banjarmasin yang punya itu, tapi setelah 2018 kemudian kabupaten kota yang mengikuti. Dan sekarang sudah hampir 60 kota mengikuti larangan kantong plastik di minimarket termasuk di Jakarta tahun 2021 kalau enggak salah memulai itu," ujar dia.

Ibnu mengatakan, masyarakat sampai menyomasi hingga melayangkan gugatan atas kebijakannya melarang plastik. Namun, kebijakannya itu akhirnya dapat diterima.

Baca juga: Melihat Letak Strategis Banjarmasin sebagai Penyangga bagi IKN

Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya dia sebagai wali kota pada periode kedua.

"Bayangkan dua tahun kami diprotes, disomasi, digugat, disomasi oleh para pengusaha, masyarakat, kami jalan terus saja. Kalau misalnya masyarakat protes dan 700.000 penduduk Banjarmasin tidak sepakat dengan kebijakan saya, itu mereka tidak akan pilih lagi saya di periode kedua," ujar Ibnu.