Tanahnya Dirampas Mafia Tanah, Petani Transmigran Demo ke Kantor Gubernur Jambi

JAMBI,KOMPAS.com - Ratusan orang dari gabungan petani dan Walhi Jambi melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi.

Massa menuntut pemerintah segera menyelesaikan 56 kasus konflik agraria dan membasmi permainan mafia tanah di Jambi.

Untuk diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto dalam Diskusi Publik Indonesia Consumer Club, Senin (15/8/2022) mengatakan laporan terbanyak terkait mafia tanah yang diterima berasal dari tiga provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, dan Jambi.

Baca juga: Brigjen Hendra Kurniawan Naik “Private Jet” ke Jambi, Polisi Usut Dugaan Pelanggaran Etik

Massa tidak akan membubarkan diri sebelum adanya rapat umum secara terbuka bersama dengan perwakilan Pemprov Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, Kantor ATR/BPN.

"Kita minta digelar rapat umum secara terbuka. Agar solusi penyelesaian konflik agraria bisa transparan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Abdullah di sela-sela aksi, Senin (26/9/2022).

Kehadiran massa ini tidak hanya menuntut penyelesaikan konflik tetapi menghilangkan tindak kejahatan mafia tanah di Jambi.

Walhi Jambi mencatat konflik agraria di Jambi sebanyak 56 kasus yang bermasalah dengan perusahaan swasta dan BUMN bahkan individu yang memiliki kekuasaan tak terbatas.

Baca juga: Polda Jatim Bongkar Mafia Tanah Berkedok Penjualan Rumah, Korban 41 Orang hingga Dirut Jadi Tersangka

Pada momen Hari Tani Nasional (HTN) 2022, Walhi Jambi terus mendorong kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik lahan antara warga dengan sejumlah pihak.

"Kami maunya penyelesaian dari konflik lahan ini, masyarakat mendapatkan hak tanah atau paling tidak mendapatkan hak kelola atas tanah tersebut," kata Abdullah.