Kompas.com - 23/09/2022, 15:17 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, daerah yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangannya, tak menjamin tidak ada korupsi. 

Mahfud mengatakan, ada pihak-pihak mengaitkan raihan WTP tujuh kali berturut-turut Papua dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dia mengatakan opini WTP tak menjamin suatu daerah bebas korupsi.

Menurutnya, opini WTP diberikan hanya berdasarkan penilaian kesesuaian transaksi keuangan daerah yang dimasukkan dalam laporan keuangan.

Baca juga: Pengacara Akui Lukas Enembe Pernah ke Kasino, Bantah Uangnya Hasil Korupsi

"Sedangkan yang lain tidak dimasukkan dalam laporan keuangan kan beda, oleh sebab itu di dalam WTP itu mungkin saja ada korupsi," kata Mahfud usai menghadiri kegiatan Universitas Islam Malang (Unisma) pada Jumat (23/9/2022).

Mahfud mengaku, sejak menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, ia kerap kali mendapatkan kabar adanya praktik korupsi di institusi yang menerima penghargaan.

"Ya banyak, MA (Mahkamah Agung) sekretarisnya masuk penjara, sekarang kan WTP, baru beberapa minggu pesta WTP tangkap, jadi sama dengan Papua ini," katanya.

Dia mengungkap, bentuk praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan pemerintah.

Yakni, uang yang tidak ditransaksikan kemudian dikorupsi. Kemudian transaksi keuangan yang ada benar sesuai, tetapi di baliknya juga terdapat praktik korupsi.

"Pembukuannya benar, misal contoh proyek Rp 500 miliar saya kembalikan Rp 50 miliar, transaksi sudah benar di buku tapi ketahuan sama KPK," katanya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Intensitas Kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga Tinggi, Pengamat: Kesalahan Konstruksi Sejak Awal

Intensitas Kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga Tinggi, Pengamat: Kesalahan Konstruksi Sejak Awal

Regional
Soal Konversi Mobil Listrik dan Perbaikan Transportasi Massal, Ganjar Sebut Keduanya Penting

Soal Konversi Mobil Listrik dan Perbaikan Transportasi Massal, Ganjar Sebut Keduanya Penting

Regional
Kisah Moetiah, Anggota Gerwani yang Minta Berdoa dan Qiroah Sebelum Dieksekusi di Tengah Hutan Plumbon Semarang

Kisah Moetiah, Anggota Gerwani yang Minta Berdoa dan Qiroah Sebelum Dieksekusi di Tengah Hutan Plumbon Semarang

Regional
Cerita Aipda Sopyan Sisihkan Gaji untuk Dirikan Sekolah bagi Anak Tak Mampu

Cerita Aipda Sopyan Sisihkan Gaji untuk Dirikan Sekolah bagi Anak Tak Mampu

Regional
Didesak Buat Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing, Gibran: 'Ojo Kesusu'

Didesak Buat Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing, Gibran: "Ojo Kesusu"

Regional
Perjalanan Kasus Anggota DPRD Medan Dipecat gara-gara Video Vulgar, Berawal dari Kenalan dengan Pria di Facebook

Perjalanan Kasus Anggota DPRD Medan Dipecat gara-gara Video Vulgar, Berawal dari Kenalan dengan Pria di Facebook

Regional
Ayah dan Anak Dibacok Maling di Pematangsiantar, Korban Butuh Biaya Operasi

Ayah dan Anak Dibacok Maling di Pematangsiantar, Korban Butuh Biaya Operasi

Regional
PKS Solo Kirim Aspirasi Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

PKS Solo Kirim Aspirasi Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Regional
Penjual BBM di Tarakan Terkena Peluru Nyasar Polisi, Kapolda Kaltara Minta Maaf

Penjual BBM di Tarakan Terkena Peluru Nyasar Polisi, Kapolda Kaltara Minta Maaf

Regional
Dilarang Isi BBM Subsidi, Tronton Peti Kemas di Pelabuhan Baai Bengkulu Mogok Kerja

Dilarang Isi BBM Subsidi, Tronton Peti Kemas di Pelabuhan Baai Bengkulu Mogok Kerja

Regional
Mantan Wali Kota Ambon Disebut Terima Suap hingga Rp 11,2 Miliar

Mantan Wali Kota Ambon Disebut Terima Suap hingga Rp 11,2 Miliar

Regional
Tabrak Bocah SD di Minahasa, Mobil Rombongan DPRD Solo Diamuk Massa

Tabrak Bocah SD di Minahasa, Mobil Rombongan DPRD Solo Diamuk Massa

Regional
Ditanya KPK Soal PMB Mandiri, Dekan FEB Unila: Fakultas Ekonomi Putuskan Tidak Terima Jalur Mandiri Tahun Ini

Ditanya KPK Soal PMB Mandiri, Dekan FEB Unila: Fakultas Ekonomi Putuskan Tidak Terima Jalur Mandiri Tahun Ini

Regional
Pukul Perempuan di SPBU, Gerindra Pastikan Syukri Zen Lengser sebagai Anggota DPRD Palembang

Pukul Perempuan di SPBU, Gerindra Pastikan Syukri Zen Lengser sebagai Anggota DPRD Palembang

Regional
Selama 10 Tahun Petugas 'Cleaning Service' SPBU Curi BBM, Tiap Malam Masukkan Bio Solar ke Jeriken

Selama 10 Tahun Petugas "Cleaning Service" SPBU Curi BBM, Tiap Malam Masukkan Bio Solar ke Jeriken

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.