Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua PDI-P Solo FX Rudy soal Dewan Kolonel: Tak Bisa Dianggap Candaan Politik

Kompas.com - 23/09/2022, 12:33 WIB
Labib Zamani,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, munculnya Dewan Kolonel di internal PDI-P tidak bisa dianggap sebagai guyonan atau candaan politik.

Dewan Kolonel usulan dari Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR RI tersebut untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Rudy, sapaan akrabnya mengatakan, Dewan Kolonel tidak bisa dianggap sebagai guyonan politik karena PDI-P memiliki struktur organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Baca juga: Kata FX Hadi Rudyatmo Soal Dewan Kolonel: Tidak Ada dan Tidak Benar

"Enggak bisa (dianggap guyonan), kelas elite kok guyonan," kata Rudy ditemui di kediamannya Pucangsawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/9/2022).

Menurut dia untuk mendongkrak suara capres dan cawapres di Pilpres 2024, PDI-P sudah memiliki mesin partai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kita itu sudah punya DPP, DPD, DPC, PAC ranting, anak ranting, badan dan sayap partai. Sudah sesuai dasar, ngapain nyari yang lain. Sudah jelas," tegas Rudy.

Oleh karena itu, Rudy pun sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PDI-P Hasto Kristiyanto AD/ART PDIP tak mengatur pembentukan Dewan Kolonel.

"Itu urusan mereka-mereka. Namun, Dewan Kolonel itu tidak ada di AD/ART. Yang ada DPP, DPD dan DPC. Sikap Pak Sekjen tepat karena Ibu Mega pun juga bilang tidak ada itu (Dewan Kolonel) di AD/ART," ungkap Rudy.

Sebelumnya diberitakan, anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan dibentuknya sekumpulan anggota Dewan Fraksi PDI-P bernama "Dewan Kolonel".

Baca juga: Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Perang Dukungan buat Puan dan Ganjar Maju Pilpres 2024

Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Johan Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: Megawati Tegaskan Dewan Kolonel Tak Ada dalam AD/ART PDI-P

Di sisi lain, Johan Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyatakan, Dewan Kolonel tidak main-main mendukung Puan Maharani maju capres 2024.

Menurut Johan Budi, anggota Dewan Kolonel kini berisikan 12 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waspada Banjir dan Longsor, BMKG Prediksi Hujan Deras di Jateng Seminggu ke Depan

Waspada Banjir dan Longsor, BMKG Prediksi Hujan Deras di Jateng Seminggu ke Depan

Regional
Harus Alokasi Hibah Pilkada, Aceh Barat Daya Defisit Anggaran Rp 70 Miliar

Harus Alokasi Hibah Pilkada, Aceh Barat Daya Defisit Anggaran Rp 70 Miliar

Regional
2 Eks Pejabat Bank Banten Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Kredit Fiktif Rp 782 Juta

2 Eks Pejabat Bank Banten Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Kredit Fiktif Rp 782 Juta

Regional
Perbaikan Jembatan Terdampak Banjir di Lombok Utara Jadi Prioritas

Perbaikan Jembatan Terdampak Banjir di Lombok Utara Jadi Prioritas

Regional
PKS Usulkan Anggota DPR Nasir Djamil Jadi Cawalkot Banda Aceh

PKS Usulkan Anggota DPR Nasir Djamil Jadi Cawalkot Banda Aceh

Regional
Tak Terima Ibunya Dihina, Pria di Riau Bunuh Istrinya

Tak Terima Ibunya Dihina, Pria di Riau Bunuh Istrinya

Regional
Sambut Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Acara Gowes Sepeda Jakarta-Bogor

Sambut Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Acara Gowes Sepeda Jakarta-Bogor

Regional
Pengadaan Kapal Fiktif Rp 23,6 Miliar, Pengusaha Cilegon Divonis 4 Tahun Penjara

Pengadaan Kapal Fiktif Rp 23,6 Miliar, Pengusaha Cilegon Divonis 4 Tahun Penjara

Regional
5 Pemandian Air Panas Magelang, Ada yang Buka 24 Jam

5 Pemandian Air Panas Magelang, Ada yang Buka 24 Jam

Regional
Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian Asal Karanganyar Belum Tertangkap

Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian Asal Karanganyar Belum Tertangkap

Regional
Motif Pembunuhan Mantan Istri di Kubu Raya, Korban Minta Rp 2,5 Juta dan Cekcok

Motif Pembunuhan Mantan Istri di Kubu Raya, Korban Minta Rp 2,5 Juta dan Cekcok

Regional
Soal Hibah Pembangunan Gedung Baru Senilai Rp 7,3 M, Kejari Blora: Gedung Sempit

Soal Hibah Pembangunan Gedung Baru Senilai Rp 7,3 M, Kejari Blora: Gedung Sempit

Regional
Miring Sejak 2018, Jembatan Dermaga Sei Nyamuk di Pulau Sebatik Ambruk

Miring Sejak 2018, Jembatan Dermaga Sei Nyamuk di Pulau Sebatik Ambruk

Regional
Kesaksian Korban Truk Terguling di Kebumen: Remnya Blong, Bannya Bocor

Kesaksian Korban Truk Terguling di Kebumen: Remnya Blong, Bannya Bocor

Regional
Profil Gunung Ruang, dari Lokasi hingga Sejarah Erupsi

Profil Gunung Ruang, dari Lokasi hingga Sejarah Erupsi

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com