Pengamat Sebut Perbaikan Tata Kelola Lebih Baik dari BLT BBM, Muncul Masalah "Moral Hazard"

KOMPAS.com - Bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 600.000 saat ini sudah mulai disalurkan kepada masyarakat.

Namun, banyak pihak yang menganggap BLT ini bukan solusi terhadap kenaikan harga BBM yang akan berdampak bagi sosial ekonomi masyarakat.

Pengamat Kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin mengatakan, permasalahan akar yang lebih kompleks, seperti tata niaga efisien dan efektif seharusnya menjadi fokus untuk diselesaikan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah menggelontorkan BLT BBM ini seperti kebijakan "pelipur lara" alih-alih menyelesaikan akar permasalahannya.

"Kenaikan harga BBM tidaklah bisa disandarkan semata karena persoalan kenaikan harga di pasar dunia, tetapi juga terkait dengan persoalan tata niaga termasuk distribusi," ujarnya, Kamis (22/9/2022).

BLT BMM solusi bersifat sementara

Baca juga: BLT BBM Disunat Istri Perangkat Desa di Blora, Pelaku Kumpulkan Rp 800.000, Berujung Minta Maaf

Dengan demikian, pemerintah yang mengeluarkan BLT BBM tidak hanya bersifat parsial tetapi juga sangat sementara.

Di sisi yang lain, yakni sisi masyarakat, kenaikan BBM ini juga dibarengi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya, sehingga menambah tekanan hidup menjadi makin berat terutama bagi kelompok masyarakat rentan miskin apalagi yang sangat miskin.

"Belum lagi persoalan penetapan dan penyaluran BLT dana bansos lainnya yang masih bermasalah tak kunjung selesai," ujar Thamrin.

Dia menambahkan, masalah BLT tidak hanya soal data, namun monitoring yang lebih kerap menjadi masalah seperti tidak tepat peruntukan, risiko moral (moral hazard) dan lainnya.

"Sehingga ada kesan tak hanya masayrakat, aparat pemerintah sendri pun mulai "muak" terhadap persoalan praktek BLT ini akibatnya masalah besarnya cenderung tidak tersentuh, yakni persoalan tata kelola," tambahnya.

Program BLT BBM masih belum tepat

Thamrin juga menegaskan, program pemerintah ini dinilai masih belum tepat, karena efeknya relatif ttidak bermakna.

Baca juga: Jokowi Salurkan BLT BBM Rp 600.000, Pengamat: Seperti Kebijakan Pelipur Lara

Dia membenarkan secara konsepsional, BLT seharusnya menjadi kebijakan yang tepat saat menanggulangi potensi ketidakberdayaan akibat suatu masalah seperti kenaikan harga kebutuhan hidup.

Sayangnya, konsep ini tidak jalan akibat implementasi kebijakan yang lemah dan tidak dibarengi dengan penataan tata kelola yang seyogyakanya terus dibenahi.

"Sehingga persoalan tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan risiko moral seperti pemotongan atau pungli oleh aparat pemerintah sudah dimitigasi seminimal mungkin," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 600.000.

Sebanyak 8,17 juta masyarakat di 461 kabupaten dan Kota seluruh Indonesia mendapatkan BLT BBM 2022.

“Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini, pemerintah telah membagikan (BLT BBM kepada) 8.179.000 orang dan sudah naik (daerah penerima) pada angka 461 kabupaten dan kota. Kalau kemarin yang 431 (daerah), sekarang 461 (daerah),” kata Jokowi, Kamis (15/9/2022).