Dapat Keluhan soal Data Penerima Bansos, Ganjar Minta Kades Perbaiki tapi Tak Boleh Main-main

BLORA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengupayakan adanya perbaikan data penerima bantuan sosial. Pasalnya, banyak yang mengeluh karena penerima bantuan sosial banyak yang tidak tepat sasaran.

Dia menilai data-data yang selama ini dijadikan pegangan oleh pemerintah pusat dalam mendistribusikan bantuan sosial harus segera direvisi. 

"Kesalahan data yang nanti akan direvisi oleh teman-teman di kades dan perangkat desa," ucap Ganjar secara virtual saat acara Pembinaan Forkopimda Kepada Camat, Lurah, dan Kades se Kabupaten Blora di Pendopo Bupati, pada Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Bupati Blora Keluhkan Data Penerima Bansos yang Tak Banyak Berubah ke Ganjar: Masih Itu-itu Lagi

Dia meminta kepada para kades dan perangkat desa melakukan revisi atas data-data yang tak valid maupun tidak sesuai kriteria sebagai penerima bantuan. 

"Kalau perlu dikirim ke menteri sosial tembusannya ke saya, biar kemudian saya kawal," kata dia.

Dia juga memperingatkan kepada para kades untuk tidak bermain-main soal perubahan data penerima bantuan dari pemerintah.

"Tapi ya jangan coba-coba ya nanti yang dikasih tetangganya sendiri, teman dekatnya, keluarganya. Itu juga ada, itu juga enggak boleh. Jadi jangan yang dapat (bantuan) saudara atau dulure lurahe tok. Itu juga ada yang komplain ke saya," terang dia.

Terkait dengan banyaknya data penerima bansos yang tidak tepat sasaran, dirinya mengaku telah beberapa kali mendapat aduan ataupun laporan dari masyarakat.

"Kemarin beberapa kasus yang muncul, langsung lapor kepada saya, kita coba bantu luruskan ke pusat. Ya memang kita harus sabar, harus telaten, tapi juga metodologis dan akurat," jelas dia.

Keluhan data penerima bansos juga disampaikan oleh Bupati Blora, Arief Rohman. Hal ini membuat bantuan sosial menjadi tak tepat sasaran. 

"Kami setelah selesai pendataan ini minta tolong dibantu komunikasi dengan Kementerian Sosial, kalau memang disepakati data yang tepat sasaran agar di pusat, bisa direvisi, dicoret," imbuh dia.

Dirinya menyebut data-data terbaru yang berasal dari pemerintah pusat, belum ada perubahan yang signifikan. 

"Biasanya kita sudah mengajukan, tapi datanya masih itu itu lagi, yang muncul masih data-data yang lama," kata dia.