BLORA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyinggung permasalahan terkait pengisian lowongan perangkat desa (perades) yang terjadi di Kabupaten Blora.
Hal tersebut diungkapkan oleh orang nomor satu di Jawa Tengah setelah viralnya video yang memperlihatkan oknum istri perades, yang menyunat uang hasil pencairan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).
Ganjar mengatakan, aparat penegak hukum (APH) dapat bertindak tegas terkait dengan adanya oknum istri perades yang memotong uang pencairan BLT BBM sebesar Rp 20.000 yang terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, pada Sabtu (17/9/2022) lalu.
Baca juga: BLT BBM Disunat Rp 20.000 di Blora, Ganjar Beri Peringatan Keras: Tak Jewer
"Ketika kemudian viral di mana-mana, saya sampaikan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM, dan tentu juga semuanya," ucap Ganjar secara virtual di hadapan para kepala desa dan forkopimda Blora, Rabu (21/9/2022).
"Blora kemudian menjadi begitu menarik karena beberapa waktu lalu demo soal perades banyak sekali, itu saja sudah jadi masalah," imbuh politikus PDI-P tersebut.
Menurutnya, para perangkat desa harus bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah melakukan tindakan yang tidak pas, seperti yang dilakukan oleh istri dari salah satu perangkat desa tersebut.
Terlebih saat ini, pemerintah desa sudah mempunyai anggaran dana desa, dari yang tidak ada menjadi ada.
Maka terkait dengan pengisian perangkat desa yang sempat bergejolak, Ganjar mengingatkan kepada para APH untuk bertindak tegas mengusut permasalahan tersebut.
"Ketika kemarin-kemarin ada protes-protes perades ada yang terima duit. Sudah dari penegak hukum jangan ragu-ragu sikat saja itu, yang main-main sikat saja itu, mau jual beli jabatan, sikat saja jangan pernah ragu, yang penting terbukti dan ada buktinya, jangan pernah ragu, saya dukung," terang dia.
Baca juga: 3 Kasus Dugaan Pungli BLT BBM, Disunat dari Rp 20.0000 hingga Rp 50.000 Per Warga
Sekadar diketahui, pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora dikuti sekitar 194 desa dengan jumlah lowongan perangkat sebanyak 857 jabatan sudah selesai dilaksanakan.
Antusiasme masyarakat untuk mengisi lowongan tersebut sangatlah banyak. Maka tak heran, mereka rela melakukan segala cara untuk dapat menempati lowongan itu.
Beragam dugaan bermunculan terkait adanya kejanggalan.
Usai pelaksanaan tes pengisian perades kali, banyak dari mereka yang gagal lolos perangkat desa melakukan aksi unjuk rasa dan membuat laporan ke pihak kepolisian karena merasa dicurangi.
Baca juga: Begini Kronologi BLT BBM Disunat Rp 20.000 di Blora
Setidaknya, dua oknum kepala desa di Blora, Jawa Tengah diduga memalsukan surat terkait seleksi pengisian perangkat desa.
Kedua oknum tersebut yakni, Darno yang merupakan kepala desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, dan Muhammad Kasno yang merupakan kepala desa Beganjing, Kecamatan Japah.
Kedua oknum kepala desa tersebut sampai saat ini masih berstatus sebagai terdakwa dan proses hukumnya masih berada di meja hijau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.