Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Khofifah menyebutkan, jumlah tersebut sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, dia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan.

Dia pun meminta semua pemerintah daerah (pemda) meluncurkan dan memastikan program-program tersebut sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, lanjut Khofifah, Badan Pusat Statistik (BPS) juga tengah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Reg Sosek) Kab/Kota di Jatim.

Untuk itu, dia meminta bupati/wali kota supaya dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Kemudian juga untuk berkoordinasi dengan camat di masing-masing kabupaten kota.

“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia,” katanya.

Baca juga: Lampaui Target, Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Jatim Capai 92,5 Persen

Khofifah menyebutkan, hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada dengan anggaran sebesar itu dari pusat.

“Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” terangnya.

Apresiasi untuk ASN

Pada kesempatan itu, Khofifah turut mengapresiasi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim karena telah menerima berbagai penghargaan.

“Terima kasih kepada seluruh ASN yang menjadi bagian dari penguatan kinerja Pemprov Jatim,” katanya.

Dia juga berterima kasih kepada para bupati/wali kota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim.

Baca juga: Capaian BIAN di Jatim 95,2 Persen, Khofifah: Tetap Maksimalkan

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0.

“Sekali lagi, kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” katanya.

Dia juga berharap bupati/wali kota supaya menjalankan proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga tetap bisa bisa menurunkan kemiskinan.

“Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan seluruh prestasi yang sudah kita capai dengan ikhtiar yang luar biasa akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Jatim dan bagi kemajuan kabupaten kota seluruh Jatim,” ujarnya.

Dalam acara itu, Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, di antaranya kepada lima orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) angkutan umum dan barang, lima orang penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta lima orang pemberian token listrik untuk masyarakat miskin.

Baca juga: Cegah Kekerasan di Ponpes, Kapolda Jatim Bentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Acara peluncuran program Perlindungan Sosial Penanganan Pengendalian Inflasi dan Kenaikan BBM  Jatim tersebut turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Provinsi Jatim.