Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Kedua, bantuan sosial (bansos) bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai masing-masing sebesar Rp 600.000. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.

Ketiga, program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum, terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 miliar.

Baca juga: Khofifah Pantau Dampak Kenaikan Harga BBM di Lamongan, Pastikan Stok Solar Nelayan Aman

Keempat, Pemprov Jatim juga memberikan bansos untuk 30.000 pelaku usaha mikro dengan masing-masing pelaku usaha mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Total bantuan untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp 18 miliar.

Kelima, bansos turut dibagikan kepada 20.770 nelayan dengan masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.

Khusus untuk nelayan, Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 miliar.

Keenam, untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dan 25 Pasar Rakyat. Program ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.

Ketujuh, Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, dan kolam lele bagi 100 kelompok yang terdiri dari 5.000 rumah tangga.

Baca juga: Jatim Jadi Pelaksana IKM Jalur Mandiri Terbanyak Se-Indonesia, Begini Respons Khofifah

Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar.

Kedelapan, Pemprov Jatim akan menggelar Pasar Pangan Murah di 20 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 600 juta.

Adapun kesembilan, Khofifah mengatakan, sektor transportasi akan mendapatkan subsidi transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar.

Selain itu, akan diberikan pula program Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.

Kesepulih, program bansos reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 keluarga dengan total bantuan sebesar Rp 80 miliar.

“Semoga bantuan tersebut bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” harap Khofifah.

Baca juga: Harga BBM Naik, Khofifah Pastikan Harga Elpiji Stabil dan Pasokan di Jatim Cukup

Khofifah ajak pemda koordinatif

Lebih lanjut, Khofifah juga meminta bupati/wali kota di Surabaya supaya melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran terkait dalam melakukan langkah-langkah strategis.

Sebab, kata dia, ada kekhawatiran jika penyesuaian harga di beberapa daerah sangat fluktuatif.

Menurutnya, hal itu akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Dia menilai, jika daya beli turun dan tidak diantisipasi, kemiskinan potensial dikhawatirkan bisa bertambah.

“Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini,” ungkapnya.

“Itulah kenapa kami meluncurkan total ada Rp 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jatim,” imbuhnya.

Baca juga: Neraca Perdagangan Antardaerah Jatim Surplus Rp 233 Triliun pada 2021, Khofifah: Harus Proaktif Datangi Daerah