Ganjar Sebut Sudah Beli Satu Mobil Listrik sebagai Contoh

SOLO, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku membeli satu unit mobil listrik sebagai contoh. Mobil listrik tersebut ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas bagi jajaran pemerintah pusat dan daerah termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

"Beli satu (mobil listrik) di ESDM sebagai contoh," kata Ganjar di Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/9/2022).

Baca juga: Soal Konversi Mobil Dinas ke Mobil Listrik, Pemda DIY Sebut Belum Bisa Dilakukan dalam Waktu Dekat

Menurut Ganjar untuk pengadaan mobil listrik harus ada penganggaran. Adapun anggaran itu baru bisa dilakukan pada 2023 mendatang.

"Maka sebenarnya kita disiapkan nanti di 2023. Pasti kita mesti ngomong dengan DPRD juga dong," ungkap dia.

Ganjar menilai kebijakan penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas bagi jajaran pemerintah pusat dan daerah itu penting.

"Di tengah energi fosil ini Indonesia mesti melakukan percepatan. Saya dukung penuh. Tinggal mekanismenya apakah kita beli apa leasing caranya banyak," terang Ganjar.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk mobil dinas, mulai Selasa, 13 September 2022.

Perintah tersebut, termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbsis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang memiliki slogan KBLBB untuk mencapai zero net emission di Indonesia pada 2060.

Dalam instruksinya, diberikan kepada 10 level pemerintahan yang mencangkup para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, dan Panglima Tentara Nasional RI.

Kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

"Khusus kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi penggguna KBLBBsesuai dengan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.

Kepala daerah juga diminta untuk mengawasi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam memantau perkembangannya sebagai kendaraan operasional. Dalam waktu tiga bulan sekali, mereka harus melaporkan ke Menteri Dalam Negeri.