Kota Metro Masuk 3 Besar Kategori TPID Terbaik Se-Sumatera

“Dengan garis besar pengeluaran rumah tangga miskin sebanyak 74,08 persen untuk makanan dan 25,92 persen untuk non makanan,” imbuhnya.

Terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Airlangga mengatakan, pemerintah menaikkan subsidi yang sekarang kebutuhannya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pertalite. Sebagai contoh, sebelumnya harga Pertalite dipatok 23 juta, sekarang naik menjadi 29 juta.

Demikian juga dengan kebutuhan solar yang awalnya 15 juta menjadi 17 juta. Akibatnya, subsidi yang dipatok Rp 500-502 triliun menjadi Rp 698 triliun.

“Kalau kita tekan, ini turunnya juga tidak terlalu banyak karena kita menurunkannya di tiga bulan terakhir sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah,” terangnya.

Airlangga juga menyebutkan, pemerintah sudah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 12,4 triliun untuk diberikan kepada 16 juta pekerja. Dana untuk transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun.

Baca juga: Mendag: Harga Beras Naik Rp 100 Saja Berbahaya, Berdampak ke Inflasi

Dengan begitu, kontribusi daerah pun diharapkan dapat membantu penanganan kenaikan inflasi, termasuk ojek, transportasi umum, dan untuk kegiatan lainnya.

“Maka itu langkah-langkah ekstra untuk menjaga kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, terlebih mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun,” katanya.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga meminta setiap kepala daerah untuk melaksanakan delapan langkah aksi untuk mengendalikan inflasi, di antaranya:

1. Memperluas kerjasama antar daerah KAD terutama untuk daerah atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

2. Melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.

3. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

Baca juga: Wamendagri: Masyarakat Tenang, Inflasi Masih Aman Terkendali

4. Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan dana alokasi khusus dak fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta memanfaatkan 2 persen DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

5. Percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

6. Menyusun neraca komoditas pangan strategi oleh seluruh pemerintah daerah.

7. Memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.

8. Memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.

Baca juga: Pemkot Metro Lampung Fasilitasi UMKM Dapat NPWP hingga Pelatihan Usaha