BPBD di Bengkulu Harus Berutang untuk Beri Bantuan Korban Banjir

KOMPAS.com-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, terkendala dana memberikan bantuan kepada korban banjir.

Agar kebutuhan korban banjir yang mengungsi tetap terpenuhi, BPBD Mukomuko sampai harus berutang ke pemilik warung dan toko.

"Kita ambil dulu barangnya di warung dan toko di wilayah ini, pembayarannya setelah cair dana belanja tidak terduga (BTT)," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko Ramdani, di Mukomuko, Minggu (11/9/2022), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Polres Bengkulu Ringkus Pengoplos 10 Ton Minyak Mentah Menjadi Solar

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menggunakan anggaran sekitar Rp 300 juta dari pos anggaran BTT untuk penanganan banjir bandang yang melanda lima kecamatan di daerah ini.

Namun anggaran itu tidak seluruhnya untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh korban banjir.

Ramdani mengatakan, telah mengusulkan pencairan anggaran BTT. Kemungkinan dalam waktu dekat anggaran untuk penanganan banjir tersebut dapat dicairkan.

Sebagai informasi, 432 keluarga di daerah ini terdampak banjir di Mukomuko. 

Selain itu tempat pelelangan ikan (TPI) terendam, dua perahu nelayan hanyut, dua unit alat tangkap ikan rusak, dua perahu rusak berat, satu perahu rusak sedang, dan satu rumah hanyut.

Baca juga: Kisah Subardi Korban Banjir Bengkulu, Gubuk Rusak, Tinggal di Jalan, Kini Bahagia Dapat Bedah Rumah

Korban banjir tersebar di lima kecamatan di daerah ini, yakni sebanyak 22 keluarga di Desa Semundam, 95 keluarga di Desa Air Buluh, 74 keluarga di Desa Pulau Makmur, 36 keluarga di Desa Pulau Baru.

Kemudian sebanyak 33 keluarga di Desa Pondok Kopi, tujuh keluarga di Desa Pasar Ipuh, lima keluarga di Desa Dusun Pulau, 38 keluarga di Desa Talang Rio,12 keluarga di Desa Air Rami, 105 keluarga di Desa Pondok Batu, dan lima keluarga di Kecamatan Lubuk Pinang.

"Hanya sebagian kecil korban banjir di daerah ini yang belum menerima bantuan bahan pokok dari pemerintah setempat," ujarnya.