Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti Demo BBM, Fraksi PKS Pilih Walkout dari Rapat Paripurna DPRD Solo yang Dihadiri Gibran

Kompas.com - 09/09/2022, 15:54 WIB
Fristin Intan Sulistyowati,
Khairina

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Mengikuti aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo, Jawa Tengah, izin tak mengikuti Rapat Paripurna, Jumat (9/9/2022).

Pantauan Kompas.com, rapat paripurna yang membahas soal Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2022 dengan agenda laporan pembahasan, persetujuan bersama dan pendapat Wali Kota, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, pukul 13.00 WIB, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Naik, Pengendara Ojek Online di Blora Ketiban Bansos

Saat rapat dibuka dan dihadiri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Solo Asih Sunjoto Putro melakukan interupsi kepada Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, untuk izin tak mengikuti rapat paripurna sampai akhir.

Setelah diizinkan, semua anggota dewan dari Fraksi PKS langsung keluar dari ruangan termasuk Wakil Ketua DPRD Solo Sugeng Riyanto.

"Jadi begini, kami istilahnya tidak melanjutkan mengikuti paripurna pada hari ini, sebagai bentuk keprihatinan kita atau dukungan kita kepada masyarakat yang hari ini sedang demo menolak kenaikan harga BBM berkumpul di Slamet Riyadi," kata Asih Sunjoto Putro, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Terima BLT BBM, Warga: Lumayan untuk Keperluan Sekolah Anak Saya di SD dan SMP

Meskipun tak mengikuti rapat paripurna hingga akhir, Fraksi PKS tetap mendukung atas Raperda APBD Perubahan 2022, di manaterdapat poin pelaksanaan dan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM.

"Sudah dibahas dan kami kan terlibat juga Pemkot (Pemerintah Kota) sesuai dengan juga instruksi dari Menteri untuk pemerintah daerah mengalokasikan di APBD perubahan BLT bagi masyarakat terdampak, kami setuju," kata Sugeng Riyanto.

"Tapi tidak menyelesaikan masalah, hanya good will karena BLT tidak sebanding dengan kenaikan harga. Setiap bulan Rp 200.000 per bulan total Rp 600.000 selama 3 bulan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo tak mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh Fraksi PKS tersebut.

"Saya lihat itu posisinya sama seperti yang dipusat kemarin (rapat APBN) fraksi PKS juga walkout, mereka ingin menyampaikan suara untuk menolak. Ndak apa-apa. Tapi keabsahan paripura sudah hadir sudah tandatangan. Jadi rapat kita sah," ujar Budi Prasetyo.

Terkait persetujuan soal BLT BBM di Kota Solo, Budi membenarkan fraksi PKS menyetujui dan ikut membahasnya.

"Kalau BLT mereka setuju, ikut membahas di badan anggaran dan semua fraksi tidak menolak. Kita menganggarkan ini untuk bantalan-bantalan sosial itu, sebagai bentuk perjuangan untuk rakyat," jelas Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gempa M 6,0 Laut Banda, BPBD Maluku Barat Daya: Belum Ada Laporan Kerusakan

Gempa M 6,0 Laut Banda, BPBD Maluku Barat Daya: Belum Ada Laporan Kerusakan

Regional
Kepala SMAN 8 Medan Bantah Siswanya Tak Naik gara-gara Laporan Pungli

Kepala SMAN 8 Medan Bantah Siswanya Tak Naik gara-gara Laporan Pungli

Regional
Gempa M 6,0 Terjadi di Laut Banda Maluku, Tak Berisiko Tsunami

Gempa M 6,0 Terjadi di Laut Banda Maluku, Tak Berisiko Tsunami

Regional
Viral, Video Warga di Pekalongan Patungan Cor Jalan, Ini Penjelasan Pemdes

Viral, Video Warga di Pekalongan Patungan Cor Jalan, Ini Penjelasan Pemdes

Regional
Pendaftaran PPDB SDN 212 Kota Jambi, Posko Didirikan di Depan Sekolah

Pendaftaran PPDB SDN 212 Kota Jambi, Posko Didirikan di Depan Sekolah

Regional
Status Gunung Ile Lewotolok Turun dari Level Siaga ke Waspada

Status Gunung Ile Lewotolok Turun dari Level Siaga ke Waspada

Regional
Korupsi Pembangunan Pasar, Eks Asisten Daerah Cilegon Dituntut 6 Tahun Penjara

Korupsi Pembangunan Pasar, Eks Asisten Daerah Cilegon Dituntut 6 Tahun Penjara

Regional
Tiduran di Hotel, Jemaah Haji Asal Magelang Meninggal di Mekkah

Tiduran di Hotel, Jemaah Haji Asal Magelang Meninggal di Mekkah

Regional
Viral, Video Deklarasi Puluhan Kades kepada Kapolda Jateng, Bawaslu Panggil yang Terlibat

Viral, Video Deklarasi Puluhan Kades kepada Kapolda Jateng, Bawaslu Panggil yang Terlibat

Regional
Kukuhkan Pengurus FKUB Jateng, Pj Gubernur Nana Ungkapkan Harapannya 

Kukuhkan Pengurus FKUB Jateng, Pj Gubernur Nana Ungkapkan Harapannya 

Regional
Ancaman Sanksi Pemecatan ASN dan Nomor Pengaduan Pelanggaran Pilkada Jateng 2024

Ancaman Sanksi Pemecatan ASN dan Nomor Pengaduan Pelanggaran Pilkada Jateng 2024

Regional
Sipir Rutan Kupang yang Aniaya Warga Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

Sipir Rutan Kupang yang Aniaya Warga Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

Regional
Sidang Vonis Terdakwa Pembunuhan 'Debt Collector' di Sukabumi Ditunda, Hakim Belum Rampungkan Putusan

Sidang Vonis Terdakwa Pembunuhan "Debt Collector" di Sukabumi Ditunda, Hakim Belum Rampungkan Putusan

Regional
Polda Banten Klaim Sudah Blokir 578 Situs Judi 'Online', Server Ada di Luar Negeri

Polda Banten Klaim Sudah Blokir 578 Situs Judi "Online", Server Ada di Luar Negeri

Regional
Buruh Asal Magelang Ditangkap Polisi Hendak Mencuri di Toko Kelontong, Tak Punya Uang Belikan Sepatu Anaknya

Buruh Asal Magelang Ditangkap Polisi Hendak Mencuri di Toko Kelontong, Tak Punya Uang Belikan Sepatu Anaknya

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com