KPK Akan Monitor Dugaan Korupsi di RSUD Lombok Tengah

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyebut, pihaknya akan memonitor kasus dugaan korupsi di RSUD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merugikan negara Rp 1,7 miliar dan Rp 2,7 miliar.

Kasus korupsi tersebut telah menyeret Direktur RSUD Lombok Tengah, Muzakir Langkir, sebagai tersangka. Langkir menyebut, sebagian uang hasil korupsi mengalir ke bupati Lombok Tengah dan wakilnya. Bahkan, sebagian disebut ada yang mengalir ke pihak kejaksaan.

"Kita akan berkoordinasi dengan kejaksaan negeri setempat karena memang kalau sudah ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain, baik kejaksaan atau polisi, KPK akan memonitor dan melakukan koordinasi, sejauh mana progres maupun tahapannya. Apakah lancar tak ada kendala. Kalau ada kendala kami tentu akan mensuport," kata Ghufron di Mataram, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Direktur RSUD Lombok Tengah Sebut Dana Mengalir ke Bupati

Ada dua perkara dugaan korupsi di RSUD Lombok Tengah yang sedang bergulir. Yakni, korupsi pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kerugian negara Rp 1,7 miliar dan penyimpangan biaya Unit Transfusi Darah (UTD) dengan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar.

Dugaan penyimpangan biaya UTD telah diselidiki tim penyidik Kejari Lombok Tengah sejak 2021. Kasus itu berawal dari dugaan penyimpangan biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp 275.000 per kantong. Sementara yang tidak dibayarkan sebanyak 10.250 kantong darah sejak 2017. Total, biaya pengganti yang diduga dikorupsi sebesar Rp 2,7 miliar.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Direktur RSUD Praya Lombok Tengah Ditahan

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan korupsi lainnya, yaitu dugaan korupsi dana pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Lombok Tengah.

Respons Bupati Lombok Tengah

Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri enggan mengomentari soal namanya yang disebut menerima aliran dana dari Direktur RSUD Lombok Tengah, Muzakir Langkir.

"Jangan, jangan, bahaya itu. Sudahlah jangan buat masalah," katanya sembari menghindari kejaran wartawan.

Sementara itu, Kepala Kejari Lombok Tengah, Fadil Regan Wahid mempersilakan Langkir menunjukkan bukti ucapannya yang menyebut sebagian dana korupsi mengalir ke pihak kejaksaan.

"Silakan saja tersangka bicara apa ya, yang penting ada pembuktiannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah, Muzakir Langkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Praya, Rabu (24/8/2022).

Namun, Langkir menyebut bahwa dirinya menjadi tersangka kasus korupsi dana taktis. Dana ini disebutnya mengalir ke sejumlah pihak.

"Aliran dana taktis ini ada yang kejaksaan ada, bupati dan wakil bupati, saya sudah punya catatannya," kata Langkir.