Cegah Suap dan Gratifikasi, Pengamat: Bangun Sistem yang Transparan dan Akuntabel Secara Serius

KOMPAS.com - Rektor Universitas Lampung (Unila) yang terima suap dari seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) dapat dijadikan evaluasi di tubuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin.

Menurutnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar celah korupsi, suap dan gratifikasi tidak terjadi lagi di ranah pendidikan.

Menurutnya, tidak seharusnya sistem yang sudah baik kemudian dihapus tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu.

"Menuding jalur seleksi mandiri sebagai biang keladi dan sarat muatan koruptif sehingga layak untuk dihapus adalah tudingan yang gegabah, terlalu pagi dan terburu-buru," ujarnya saat dihubungi via pesan WhatsApp, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Kasus OTT KPK Rektor Unila Terima Suap, Perlukah Jalur Mandiri Dihapus? Ini Kata Pengamat

Thamrin berpendapat, kasus suap Rektor Unila ini sebaiknya tidak digeneralisasi hingga dianggap semua universitas sama.

Meskipun demikian, kasus dugaan suap yang berasal dari penerimaan jalur seleksi mandiri baru-baru ini sangat menyakitkan tak hanya bagi insan pendidikan, namun juga masyarakat luas.

Setelah dievaluasi, pemerintah yang bertanggung jawab saat ini dapat melakukan kajian ulang terhadap proses tata kelola seleksi PMB di setiap PTN.

Hal ini mencegah terulangnya kasus pejabat PTN yang menerima suap dari seleksi PMB.

Tidak hanya itu, Kemendikbud Ristek seharuanya bisa mengimplemenetasikan prinsip-prinsip transparan, adil, akuntabel, fleksibel dan efisien dalam tata kelola seleksi PMB di PTN.

"Artinya prinsip-prinsip ini tidak semata menjadi prinsip-prinsip tertulis, melainkan harus diturunkan menjadi kriteria ataupun indikator operasional," ujarnya.

Baca juga: Kemendikbud-Ristek Putuskan Tak Hapus Jalur Mandiri PTN

Terakhir, dalam upaya pencegahan suap dan gratifikasi terjadi, dia menyarankan agar Kemendikbud Ristek membangun sistem pencegahan secara serius.

"Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya suap yang sesungguhnya merusak sistem pendidikan tinggi kita," ujarnya.