Akui Pernah Tolak Tawaran Posisi Menteri dan Wamen, FX Rudy: Jangan Sampai Nanti Dikatakan Barter Setelah Pilkada

SOLO, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta bukan ditawari posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Pertemuannya dengan mantan duetnya saat masih bersama-sama memimpin Kota Solo, Jawa Tengah tersebut hanya untuk melepas kangen.

Rudy yang saat itu berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan sayur kesukaan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri diberi kesempatan bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara.

Baca juga: FX Rudy Bertemu Presiden Jokowi Selama 1 Jam di Istana, Bantah Bicara Reshuffle, Ini yang Dilakukan

"Kebetulan saya ke Jakarta diberi waktu beliau. Saya kemarin nganter sayur ke Ketua Umum saya, Mbak Mega. Ada kesempatan waktu suruh mampir, ya mampir," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Rabu (31/8/2022).

Rudy mengatakan dalam pertemuan itu membicarakan banyak hal. Tetapi tidak ada pembahasan terkait dengan tawaran posisi MenPANRB. Tawaran MenPANRB kepada dirinya itu tidak benar.

"Tidak ada pembicaraan yang lain. Saya mengusulkan beberapa hal untuk Solo," ungkap dia.

Namun demikian, Rudy mengaku pernah mendapatkan tawaran posisi Menteri Sosial dan Wakil Menteri (Wamen) PUPR di akhir masa jabatannya pada 2020 lalu.

Tetapi mantan Wali Kota Solo itu menolak tawaran tersebut bukan tanpa alasan. Rudy tidak ingin ada dugaan barter karena saat itu jabatan dirinya sebagai wali kota belum berakhir dan Gibran sebagai Wali Kota Solo terpilih belum dilantik.

"Lha nak kemarin pernah ditawari Mensos dan Wamen PUPR. Saya memang tidak mau," kata dia.

Diketahui, DPC PDI-P Solo pada Pilkada 2020 mencalonkan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Tetapi setelah rekomendasi dari DPP PDI-P turun akhirnya calon yang direkomendasikan diusung tersebut adalah Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.

Sebagai kader partai yang taat dan patuh Ketua Umum, Rudy pun tetap melaksanakan keputusan dan rekomendasi DPP untuk memenangkan pasangan Gibran-Teguh.

"Saya terus terang saja jangan sampai nanti dikatakan barter setelah Pilkada. Pak Pur juga merasa kita dikira main-mainin. Pak Pur dicalonkan partai, namun saya kader partai yang taat dan patuh pada Ketua Umum. Begitu rekomendasinya turun Mas Gibran dan Pak Teguh hukumnya wajib untuk dimenangkan. Saya tidak mau menyakiti hati orang lain," imbuh dia.