Soal Kenaikan Harga BBM, Sarbumusi Tasikmalaya Keberatan dan Survei CISA Sebut Mayoritas Publik Menolak

Selain itu, survei yang menyasar 800 responden, dengan margin of error 3,5 persen dengan 95 tingkat kepercayaan ini juga menemukan reaksi publik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar.

Adapun hasil survei yang dilakukan dengan wawancara langsung tersebut mendapatkan mayoritas respons publik ternyata menolak rencana atau kebijakan pemerintah atas kenaikan harga Pertalite dan Solar.

“Dari sini juga terlihat ada 83,63 persen menyatakan tidak setuju sedangkan hanya 10 persen yang mendukung keputusan tersebut. Untuk responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 6,88 persen,” ucap Herry.

Lebih lanjut Ia pun menguraikan pada umumnya publik menolak kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi khususnya Pertalite dan Solar ternyata dipengaruhi oleh kekhawatiran akan kenaikan harga bahan pokok sebanyak 27,95 persen, masih perlu atau masih bermanfaat sebanyak 17,94 persen, neraca perdagangan terganggu sebanyak 17,19 persen

Sedangkan beberapa kalangan menganggap harga BBM subsidi Pertalite dan Solar tidak perlu naik karena mendukung kesejahteraan sebanyak 12,26 persen, angka kemiskinan akan meningkat sebesar 10,01 persen, kondisi ekonomi belum pulih sebanyak 6,43 persen, pembangunan nasional terganggu 4,63 persen, alasan lainnya 1,94 persen, serta bisnis UMKM dan industri lain akan terganggu 1,64 persen.

Di sisi lain publik yang setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar karena
kebijakan kenaikan harga BBM subsidi tersebut tidak tepat sasaran sebanyak 15,79 persen, distribusi anggaran ke proyek strategis nasional lainnya 14,47 persen, membuat kemandirian ekonomi sebesar 13,16 persen.

Baca juga: Jelang Kenaikan Harga BBM, Sejumlah SPBU di Makassar Tutup

Di samping itu, publik juga menganggap adanya keseimbangan neraca perdagangan 11,84 persen, peluasan utang negara 10,53 persen, tidak perlu atau tidak bermanfaat 10,53 persen, dukungan pembangunan nasional 9,21 persen, pengembangan inovasi energi 7,89 persen, serta alasan lain sebanyak 6,58 persen.

“Publik juga enggan beri jawaban karena tidak ingin memberi alasan apapun sebanyak 25,45 persen, tidak ingin tahu atau tidak perduli 21,82 persen, ikut kebijakan pemerintah 20 persen, kebijakan belum tersosialisasi 18,18 persen, dan mengganggap pemerintah juga belum memutuskan 14,55 persen,” ujar Herry.