Mendes PDTT: Tahun 2023, Kades dan Perangkatnya Bisa Pakai Dana Desa untuk Operasional

BANYUMAS, KOMPAS.com - Mulai tahun 2023, kepala desa (Kades) dan para perangkatnya dapat menggunakan dana desa yang diterima untuk operasional.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, anggaran operasional ditetapkan sebesar 3 persen dari total dana desa yang diterima setiap desa.

"Dana desa untuk tahun 2023 sudah bisa dipakai untuk operasional pemerintah desa, besarannya 3 persen," kata Halim saat kunjungan kerja ke Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Menteri Desa PDTT: Gerakan Bangga Rupiah Harus Digaungkan Apalagi di Daerah Perbatasan

Halim menjelaskan, saat ini sedang menyiapkan peraturan menteri (Permen) mengenai penggunaan dana desa tersebut.

"Hari ini permen yang leading sector-nya ada di Kementerian Desa tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Halim.

Baca juga: Korupsi Dana Desa, Jaksa Tuntut Kades dan Sekdes Matak 1 Tahun 3 Bulan

Dia menargetkan Permen tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut rampung pada awal bulan September nanti.

"Permen tersebut di dalamnya sudah diberi ruang untuk pemanfaatan dana desa 3 persen untuk operasional," jelas Halim.

Dalam kunjungan itu, Halim juga mengapresiasi keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karangsari "Karya Sejahtera".

BUMDes tersebut antara lain melayani pemasangan jaringan WiFi dan pemasangan setopbox TV digital atau TV android.

"Saya melihat ini salah satu BUMDes yang sudah bagus dalam pelayanan jaringan (internet) untuk warga desa. Itu memang salah satu hal krusial, utamanya target mewujudkan desa cerdas," kata Halim.