"Kebijakan yang merugikan masyarakat itu akan dibaca sebagai bentuk dari ketidakmampuan pemerintah beserta jajaran kabinet termasuk partai politik pendukungnya dalam mempertahankan stabilitas politik," kata Deden.
"Jadi stabilitas ekonomi berbanding lurus dengan stabilitas politik," imbuhnya.
Namun Deden menekankan, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini menjadi sulit dihindari karena faktor penyebabnya berasal dari luar yakni tingginya harga minyak dunia.
"Menurut saya ini hal yang tidak bisa dihindari ketika harga minyak dunia terus menguat, karena hari ini posisi Indonesia bukan negara pengekspor minyak lagi, bukan bagian dari OPEC, kita impor," jelasnya.
Deden melanjutkan, pemerintah perlu berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi yang pelik ini.
Baca juga: Harga BBM Non-subsidi Naik, Berikut Daftar Harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite di Kepri
"Dampak yang harus diperhatikan ketika kenaikan harga BBM itu betul-betul diputuskan," paparnya.
Terkait efektivitas pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, Deden menekankan, pemerintah harus memastikan bahwa bansos bisa disalurkan secara tepat sasaran.
"Yang paling penting, ada pengawasan dan rasa keadilan dalam distribusi bansos kepada masyarakat yang terdampak," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.