Neraca Perdagangan Antardaerah Jatim Surplus Rp 233 Triliun pada 2021, Khofifah: Harus Proaktif Datangi Daerah

Steven menambahkan, Manado sebagai ibu kota Sulut merupakan rumah kedua bagi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia Timur.

“Jadi sangat pas jika misi dagang ini digelar di Sulut. Saya optimistis bahwa potensi sustainable perdagangan disini sangat diperlukan utamanya dari Jatim,” ujarnya.

Sebab, lanjut dia, hanya Provinsi Jatim yang pertama kali menggelar misi dagang di Sulut. Dia juga optimistis jika sinergi sudah terjalin maka sustainable harus dipertahankan.

“Ini karena saya survei ke bupati-bupati yang ada di kepulauan kami, 70 persen consumer goods berasal dari Surabaya langsung tanpa melewati Manado,” tegasnya.

Steven menilai, hal tersebut membuatnya yakin bahwa pemilihan Sulut sebagai lokasi misi dagang Jatim adalah hal yang sangat tepat.

“Terima kasih banyak Ibu Gubernur. Semoga kerja sama sinergis ini akan terjalin dan berkesinambungan,” tandasnya. 

Baca juga: Resmi, Hari Ini 22 Bus Trans Jatim Beroperasi, Berikut Tarif dan Rutenya

Adapun, 25 perjanjian kerja sama (PKS) lewat penandatanganan MoU tersebut dibagi menjadi dua kali sesi.

Sesi pertama dilakukan penandatanganan PKS oleh OPD Jatim dengan OPD Sulut, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dengan Disperindag Sulut tentang Kerja Sama Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi Dan UKM Jatim dengan Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM).

Ada pula kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan, lalu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim dengan Dinas Pangan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan.

Selanjutnya, ada kerja sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Hortikultura.

Kemudian, kerja sama antara Dinas Peternakan Jatim Dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Baca juga: Samsudin Datangi Polda Jatim, Bawa Tambahan Barang Bukti Laporkan Pesulap Merah

Perjanjian juga dilakukan Dinas Perkebunan Jatim dengan Dinas Perkebunan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Sulut tentang Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam di Desa.

Kerja sama lainnya antara Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pelatihan Teknis Komunikasi dan Informatika serta Publikasi Informasi.

Ada juga kerja sama Dinas Kehutanan Jatim dengan Dinas Kehutanan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Hutan.

Selanjutnya, ada kerja sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain 11 OPD yang menandatangani PKS, ada juga 11 BUMD Jatim dan tiga Organisasi Bidang Usaha di Jatim yang melakukan penandatanganan MoU.

Baca juga: Soal Penanganan PMK di Jatim, Khofifah Minta Kepala Daerah Percepat Vaksinasi

Untuk organisasi pengusaha dilakukan penandatanganan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim dengan Kadin Sulut, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim dengan IWAPI Sulut, Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (FORKAS) Jatim dengan Real Estate Indonesia (REI) Sulut.