Membangun SDM Papua

Badan khusus Papua yang dipimpin Wakil Presiden menjadi cukup strategis untuk mencegah kekosongan dan duplikasi dana Otsus dan dana-dana APBN lain.

Penting untuk dilakukan adalah pelibatan masyarakat yang diwakili oleh antara lain Lembaga Masyarakat Adat tingkat provinsi dan kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Keamanan, HAM dan Politik

Peningkatan kesejahteraan rakyat Papua membutuhkan kondisi keamanan yang stabil sepanjang waktu. Untuk itu sudah tepat pengutamaan pendekatan kesejahteraan disertai operasi teritorial, bukan operasi tempur, yang akan dilakukan pemerintah.

Ini artinya akan lebih banyak tentara dari Kodam yang akan mendukung tugas keamanan dan ketertiban masyarakat dari kepolisian daerah.

Kekurangan personel tentunya akan diatasi dengan melatih orang asli Papua untuk menjadi tentara cadangan yang akan diaktifkan sesuai kebutuhan.

Sesuai janji Presiden Jokowi pada 2014, Kejaksaan Agung saat ini telah memroses penyidikan kasus pelanggaran HAM di Paniai Desember 2014.

Dua belas kasus pelanggaran HAM berat lain perlu segera disidangkan. Betapa beratnya pun tugas ini, lebih baik tetap dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah.

Jika kepercayaan telah ada, maka rakyat akan ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan pemerintah tanpa ragu-ragu, dan tidak menjadi mudah untuk dipengaruhi oleh aktor-aktor pro-kemerdekaan Papua.

Ajakan untuk dialog antara pemerintah dengan kelompok pro-kemerdekaan sebagaimana diusulkan berbagai pihak tidak perlu dilayani jika tidak terkait dengan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua secara signifikan.

Kampanye referendum sangat mungkin akan sirna dengan menyatunya warga asli Papua dengan warga daerah lain. Indonesia adalah juga milik orang asli Papua.

Namun para aktor pro-kemerdekaan Papua di dalam dan luar negeri berpotensi mendapat dukungan luas jika kejadian seperti wabah campak dan gizi buruk yang menyebabkan banyak anak meninggal di Kabupaten Asmat pada 2018 terulang kembali.

Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih tajam memantau kondisi kesehatan masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Bagi Presiden Jokowi tersedia dua tahun lagi untuk memenuhi komitmennya membangun tanah dan rakyat Papua.

Pembangunan infrastruktur skala besar perlu dikesampingkan dahulu, diganti dengan menggenjot pembangunan SDM, di bidang kesehatan dan pendidikan, kemudian permukiman dan kebudayaan, dan seterusnya.

Presiden-presiden berikutnya harus melanjutkan pembangunan multidimensi secara terprogram, termasuk meneruskan pembangunan infrastruktur perhubungan dan digital, agar orang asli Papua dapat ikut serta menikmati era Indonesia Emas pada 2045 dan seterusnya.-