Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/08/2022, 18:18 WIB

KOMPAS.com – Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian konflik lahan di wilayahnya. Utamanya, terkait sengketa tanah adat dan ulayat di Riau.

Sebagai upaya lebih lanjut, ia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (22/8/2022).

“Saya kira, masalah lahan ini menjadi perhatian serius. Saya mengharapkan rapat ini dapat memetakan persoalan dan upaya penyelesaian yang akan dilaksanakan,” ujar Syamsuar dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Senin.

Pada kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa rakoor yang digelar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat adat.

Baca juga: Hari Internasional Masyarakat Adat, Direktorat KMA Gelar Lokakarya Pelestarian Obat Herbal

Selain kegiatan itu, Syamsuar juga selalu menyampaikan persoalan konflik lahan Riau dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di berbagai kesempatan.

Ia optimistis masalah lahan di Riau bisa terselesaikan. Apalagi, persoalan lahan dan agraria menjadi atensi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sangat apresiasi pak Menteri ATR sangat konsen untuk penyelesaian konflik lahan. Oleh karena itu, secara rinci dan detail persoalan konflik lahan di Riau akan kami sampaikan," ucap Syamsuar.

Penyebab konflik lahan di Riau

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau, Taufik Ikram Jamil menjelaskan bahwa ketimpangan ruang yang tinggi akibat banyaknya jumlah perusahaan berbasis hutan dan lahan merupakan penyebab konflik lahan di Riau.

Baca juga: Edy Rahmayadi Sebut Konflik Lahan Terbesar Ada di Sumut

Bahkan, kata dia, realisasi reforma agraria melalui Hutan Adat (HA), Perhutanan Sosial (PS), dan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang seharusnya dapat menjadi jalan untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik juga berjalan lambat di Riau.

Hingga 2022, tercatat izin perhutanan sosial baru berjalan 127.000 hektar (ha) atau 10 persen dari jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Berbagai persoalan kami bahas dan rumuskan, nanti menjadi rekomendasi dari pertemuan ini,” imbuh Taufik.

Sebagai upaya lebih lanjut, ia mengungkapkan, pihaknya membentuk tim khusus panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat.

Baca juga: KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

Adapun tim khusus itu, melibatkan LAM Riau, akademisi, masyarakat, dan Non-Governmental Organization (NGO), serta penetapan peraturan gubernur (pergub) pedoman pengakuan MHA dan pemetaan wilayah adat seluruh masyarakat adat di Riau.

“Dalam pertemuan tadi juga disepakati membentuk tim untuk mempercepat penanganan permasalahan masyarakat hukum adat," ujarnya

Sebagai informasi, dalam acara rakor itu, Gubernur Syamsuar didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Masrul Kasmy dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait.

Sementara itu, dari LAM hadir Ketua MKA Marjohan Yusuf dan Ketua DPH LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil bersama perwakilan LAM Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Regional
Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Regional
Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Regional
BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Regional
Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Regional
Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Regional
Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Regional
Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Regional
Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Regional
LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

Regional
Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Regional
BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

Regional
Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Regional
Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Regional
Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.