Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

Atasi Sengketa Tanah Adat dan Ulayat, Gubernur Syamsuar Gelar Rakor dengan LAM Riau

Kompas.com - 22/08/2022, 18:18 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian konflik lahan di wilayahnya. Utamanya, terkait sengketa tanah adat dan ulayat di Riau.

Sebagai upaya lebih lanjut, ia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (22/8/2022).

“Saya kira, masalah lahan ini menjadi perhatian serius. Saya mengharapkan rapat ini dapat memetakan persoalan dan upaya penyelesaian yang akan dilaksanakan,” ujar Syamsuar dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Senin.

Pada kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa rakoor yang digelar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat adat.

Baca juga: Hari Internasional Masyarakat Adat, Direktorat KMA Gelar Lokakarya Pelestarian Obat Herbal

Selain kegiatan itu, Syamsuar juga selalu menyampaikan persoalan konflik lahan Riau dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni di berbagai kesempatan.

Ia optimistis masalah lahan di Riau bisa terselesaikan. Apalagi, persoalan lahan dan agraria menjadi atensi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sangat apresiasi pak Menteri ATR sangat konsen untuk penyelesaian konflik lahan. Oleh karena itu, secara rinci dan detail persoalan konflik lahan di Riau akan kami sampaikan," ucap Syamsuar.

Penyebab konflik lahan di Riau

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau, Taufik Ikram Jamil menjelaskan bahwa ketimpangan ruang yang tinggi akibat banyaknya jumlah perusahaan berbasis hutan dan lahan merupakan penyebab konflik lahan di Riau.

Baca juga: Edy Rahmayadi Sebut Konflik Lahan Terbesar Ada di Sumut

Bahkan, kata dia, realisasi reforma agraria melalui Hutan Adat (HA), Perhutanan Sosial (PS), dan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang seharusnya dapat menjadi jalan untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik juga berjalan lambat di Riau.

Hingga 2022, tercatat izin perhutanan sosial baru berjalan 127.000 hektar (ha) atau 10 persen dari jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Berbagai persoalan kami bahas dan rumuskan, nanti menjadi rekomendasi dari pertemuan ini,” imbuh Taufik.

Sebagai upaya lebih lanjut, ia mengungkapkan, pihaknya membentuk tim khusus panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat.

Baca juga: KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

Adapun tim khusus itu, melibatkan LAM Riau, akademisi, masyarakat, dan Non-Governmental Organization (NGO), serta penetapan peraturan gubernur (pergub) pedoman pengakuan MHA dan pemetaan wilayah adat seluruh masyarakat adat di Riau.

“Dalam pertemuan tadi juga disepakati membentuk tim untuk mempercepat penanganan permasalahan masyarakat hukum adat," ujarnya

Sebagai informasi, dalam acara rakor itu, Gubernur Syamsuar didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Masrul Kasmy dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait.

Sementara itu, dari LAM hadir Ketua MKA Marjohan Yusuf dan Ketua DPH LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil bersama perwakilan LAM Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com