Kompas.com - 22/08/2022, 16:58 WIB

PEMALANG, KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian Dalam Negeri memberi arahan dalam pengawasan internal, setelah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan beberapa jajarannya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK.

Inspektur kabupaten, Eko Edi Prihartano, mengatakannya Senin (22/8/2022), setelah menerima kunjungan perwakilan Inspektorat Kemendagri pada 18 Agustus lalu.

Baca juga: Pengakuan Selebgram yang Terlibat Kasus Judi Online di Pemalang, Dapat Rp 7 Juta

Dalam kunjungan tersebut, tim Itjen Kemendagri memberikan asistensi penyerapan anggaran APBD Pemalang tahun 2022, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik.

"Arahannya terkait penyelenggaraan anggaran APBD 2022, yakni BPKAD dan Bapenda diharapkan bisa memaksimalkan target pendapatan daerah. Sedangkan untuk pengeluaran belanja daerah pengawasan dan pemantauan akan dioptimalkan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Eko, Inspektorat Kabupaten Pemalang juga diminta melaksanakan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Khususnya untuk birokrasi dan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan. Menyusun dan merencanakan aksi pemberantasan korupsi diseluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan yang lebih penting yaitu koordinasi atas kekosongan jabatan pimpinan tinggi ke Kemendagri melalui pemerinah Provinsi."

"BKD juga diharapkan segera melakukan langkah-langkah penanganan administrasi kepegawaian terhadap PNS yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Termasuk untuk pengangkatan Penjabat Sekda dan Pelaksana tugas Kepala Daerah," imbuhnya.

Sebagai informasi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan lima pejabat bawahannya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (11/8/2022).

Dalam operasi tersebut KPK mengamankan uang tunai Rp 136 juta, rekening Bank Mandiri atas nama AJW berisi sekitar Rp 4 miliar, dan setoran uang atas nama AJW juga sebesar Rp 4 miliar.

KPK Kemudian menyangka Mukti dengan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: Dari Sopir Sampai Dosen Ikut Dipanggil KPK dalam Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Pemalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Nelayan Asal NTT Ditahan di Australia

8 Nelayan Asal NTT Ditahan di Australia

Regional
Teluk Kiluan: Daya Tarik, Harga Tiket, Rute, dan Penginapan

Teluk Kiluan: Daya Tarik, Harga Tiket, Rute, dan Penginapan

Regional
Korban dan 7 ABH Siswa SD Kasus Perundungan di Malang Alami Trauma, Psikolog: Anak Butuh Dukungan Lingkungan Sekitar

Korban dan 7 ABH Siswa SD Kasus Perundungan di Malang Alami Trauma, Psikolog: Anak Butuh Dukungan Lingkungan Sekitar

Regional
Wagub Jateng Ungkap Zakat ASN Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Wagub Jateng Ungkap Zakat ASN Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Regional
TNI AL Bakal Bangun Pangkalan di Maluku Barat Daya

TNI AL Bakal Bangun Pangkalan di Maluku Barat Daya

Regional
Polisi Periksa 7 ABH Perundung Siswa Kelas 2 SD di Kepanjen, Psikolog: Berikan Sanksi Sebagai Efek Jera

Polisi Periksa 7 ABH Perundung Siswa Kelas 2 SD di Kepanjen, Psikolog: Berikan Sanksi Sebagai Efek Jera

Regional
4 Daftar Batik Jawa Tengah, dari Solo hingga Pekalongan

4 Daftar Batik Jawa Tengah, dari Solo hingga Pekalongan

Regional
Tersisa Waktu 3 Hari untuk Mencari Pilot Helikopter AKP Arif Rahman

Tersisa Waktu 3 Hari untuk Mencari Pilot Helikopter AKP Arif Rahman

Regional
Syarat Jadi Anggota DPD di Sumbar, Butuh 2.000 Dukungan Tersebar di 10 Daerah

Syarat Jadi Anggota DPD di Sumbar, Butuh 2.000 Dukungan Tersebar di 10 Daerah

Regional
Ganjar Umumkan UMP Jateng, Apindo Bakal Tetap Gunakan PP 36, Ini Alasannya

Ganjar Umumkan UMP Jateng, Apindo Bakal Tetap Gunakan PP 36, Ini Alasannya

Regional
Polisi Sebut Penjual Nanas yang Tewas Dianiaya Pesilat di Gresik Sempat Buat Surat Klarifikasi

Polisi Sebut Penjual Nanas yang Tewas Dianiaya Pesilat di Gresik Sempat Buat Surat Klarifikasi

Regional
Angka Kemiskinan Bertambah hingga 30 juta Penduduk Pasca Covid-19, Begini Upaya Baznas RI

Angka Kemiskinan Bertambah hingga 30 juta Penduduk Pasca Covid-19, Begini Upaya Baznas RI

Regional
Kontingen PON Papua Barat Tuntut Bonus Peraih Medali, Dispora: Rencananya Desember Sudah Cair

Kontingen PON Papua Barat Tuntut Bonus Peraih Medali, Dispora: Rencananya Desember Sudah Cair

Regional
Berjuang Mandiri, Pasutri Asal Semarang Ini Hidup Nomaden dan Bentuk Gerakan Suarakan Isu Lingkungan

Berjuang Mandiri, Pasutri Asal Semarang Ini Hidup Nomaden dan Bentuk Gerakan Suarakan Isu Lingkungan

Regional
Terbitkan SPH Palsu untuk Ganti Rugi Tol, Mantan Kades di Sumsel Jadi Tersangka

Terbitkan SPH Palsu untuk Ganti Rugi Tol, Mantan Kades di Sumsel Jadi Tersangka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.