Pengungsi Papua: Kita Mau Tinggal di Sini Sampai Kapan, Mama?

Di tengah perayaan HUT RI ke-77

Keluh kesah dari para pengungsi di Kabupaten Maybrat ini disuarakan di tengah perayaan HUT RI ke-77, dan menjelang satu tahun mereka berada di pengungsian.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo tak menyinggung secara rinci mengenai persoalan di Papua, akan tetapi menekankan "Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin.“

Presiden juga menyebutkan, "Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga peradilan.“

Namun bagi pengungsi Lamberti Faan, perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 kali ini, "Tidak ada perhatian khusus negara ini untuk kami, masyarakat sipil.“

"Kami ini manusia juga, kami warga negara Indonesia yang harus diperhatikan,“ kata Lamberti.

Baca juga: Aksi Teror KKB Jelang HUT Ke-77 RI di Intan Jaya Terdeteksi Intelijen, Polda Papua: Tak Ada Korban Jiwa

'Perang jalan terus‘

Namun, konflik bersenjata di Papua terus berlanjut.

Sejumlah media mewartakan baku tembak jelang HUT RI ke-77 di Intan Jaya, Papua, Selasa (16/8/2022).

Menurut laporan kepolisian terjadi kontak senjata antara kelompok bersenjata OPM—yang disebut pemerintah Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata—dengan aparat keamanan.

Kontak senjata ini diikuti dengan pembakaran bangunan dan rumah penduduk.

"Yang terbakar itu satu gedung barak Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk pembakaran honai, kita sedang data," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kombes Faizal Ramadhani.

Baca juga: Residivis Pencabulan Anak Sekap dan Perkosa Siswi SMP di Pati hingga Hamil, Ditangkap Saat Kabur ke Papua

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-OPM, Sebby Sambom mengatakan pihaknya "susah untuk tawar menawar“. "Kalau gencatan senjata tak mungkin, karena ini kan konflik bersenjata untuk menuntut hak kemerdekaan politik,“ katanya.

"Pemerintah Indonesia harus membuka diri, presiden Jakarta harus buka dialog, karena perang akan jalan terus,“ tambah Sebby.

BBC telah menghubungi pelbagai pihak mulai dari Istana, Gubernur Papua Barat, dan TNI. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada yang merespons.

Sementara itu, sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan “kesejahteraan”.

Baca juga: 5 Orang Diamankan Saat Aksi Terkait Perjanjian New York di Papua, Ini Penjelasan Kapolresta

Pengerahan TNI/Polri tidak dimaksudkan untuk tujuan operasi militer atau pendekatan kekerasan terhadap masyarakat, kecuali terhadap kelompok kriminal bersenjata pro-kemerdekaan Papua.

Para pengungsi di Bumi Cendrawasih, bukan hanya dari Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Setidaknya ribuan pengungsi dari Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga juga masih menatap masa depan yang belum jelas atas konflik bersenjata yang terus berlanjut.

“Kami punya anak-anak harus sekolah, seperti warga negara Indonesia yang lain. Harus mendapat pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan, dan ekonomi,“ kata Lamberti.