Kompas.com - 15/08/2022, 18:52 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono memastikan pembangunan IKN di Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim) jauh dari praktik korupsi.

Hal tersebut, agar menjaga reputasi dan kredibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tidak ada korupsi, tidak ada tender main-main, tidak ada ‘arisan’ maka akan semakin mudah dan murah untuk dapat mengakses pendanaan terutama di level internasional dan juga di lokal,” ungkap Bambang melalui rilis resmi tim transisi dalam seminar bertema Tata Kelola dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan di Ibu Kota Nusantara, di Kota Samarinda, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Otorita IKN Gelar Upacara Kemerdekaan di Titik Nol Ibu Kota Negara

Bambang mengatakan, pembangunan IKN harus melalui tata kelola yang baik dalam segala aspek pembangunan, baik itu penanganan lingkungan, sosial budaya, hingga pendanaan.

Hal tersebut agar menekan cost of money dari biaya risiko, biaya reputasi hingga biaya-biaya lainnya.

Selain itu, pembangunan IKN yang bersih dari korupsi dan patuh terhadap lingkungan dapat mendatangkan peluang investasi yang besar baik dari luar maupun dalam negeri.

Oleh karena itu, pada tahap awal pembangunan IKN yang menggunakan APBN diharap bisa jadi pengungkit untuk menciptakan kepercayaan pasar.

Selanjutnya, kata Bambang, pemerintah bakal menarik investasi melalui metode creative financing yang baru seperti municipal bond, SDG bond, ataupun green bond.

“Kami ingin membuktikan di 2024 nanti ada target-target yang bisa dilihat. Kira-kira 921 hektare yang akan kita lengkapi. Kami tidak hanya membangun gedung tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe hingga warung makan. Dengan demikian tentu investor akan melihat ini sebagai suatu yang akan dibangun berkelanjutan,” jelas Bambang.

Baca juga: Pekerjaan di Lapangan Sudah Jalan, Tim Transisi Sebut soal Groundbreaking IKN Tergantung Presiden

Sementara itu, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan mengatakan pihaknya akan mengawal pembangunan IKN dalam empat hal yakni analisis regulasi, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendanaan, dan pendampingan terkait proses pengalihan aset-aset yang ada di Jakarta untuk mendukung pendanaan IKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pulang Hadiri Hajatan, Kepala Kantor Kemenag Grobogan Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Pulang Hadiri Hajatan, Kepala Kantor Kemenag Grobogan Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Wilayah Simantipal di Kaltara Resmi Menjadi Bagian NKRI, Warga Perbatasan Ingin Percepatan Pembangunan

Wilayah Simantipal di Kaltara Resmi Menjadi Bagian NKRI, Warga Perbatasan Ingin Percepatan Pembangunan

Regional
Patroli Malam di Pos 7 Sentani Jayapura, Polisi Amankan 3 Orang Diduga Pemilik Ganja

Patroli Malam di Pos 7 Sentani Jayapura, Polisi Amankan 3 Orang Diduga Pemilik Ganja

Regional
Pantai Balekambang di Malang: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Pantai Balekambang di Malang: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Regional
KM Namira Meledak di Perairan Anyer Banten, 8 ABK Selamat

KM Namira Meledak di Perairan Anyer Banten, 8 ABK Selamat

Regional
Dua Pria Ditangkap Bawa Sabu 5 Kg dari Malaysia, Pesanan Napi Lapas Pontianak

Dua Pria Ditangkap Bawa Sabu 5 Kg dari Malaysia, Pesanan Napi Lapas Pontianak

Regional
Polda Gorontalo Pecat 4 Anggota yang Terlibat Pidana, Salah Satunya Seorang Polwan

Polda Gorontalo Pecat 4 Anggota yang Terlibat Pidana, Salah Satunya Seorang Polwan

Regional
Sebanyak 418 Kendaraan Curian Diamankan Polda Jateng, Pemilik Bisa Ambil Secara Gratis

Sebanyak 418 Kendaraan Curian Diamankan Polda Jateng, Pemilik Bisa Ambil Secara Gratis

Regional
Jokowi Bakal Dianugerahi Gelar Adat Kesultanan Buton

Jokowi Bakal Dianugerahi Gelar Adat Kesultanan Buton

Regional
Jokowi Kunjungi Baubau, Turun dari Mobil dan Selfie dengan Warga

Jokowi Kunjungi Baubau, Turun dari Mobil dan Selfie dengan Warga

Regional
Alasan PKB Jatim Tolak Pengunduran Diri Anang, Hafal Pancasila Bukan Syarat Jadi Ketua DPRD

Alasan PKB Jatim Tolak Pengunduran Diri Anang, Hafal Pancasila Bukan Syarat Jadi Ketua DPRD

Regional
Sandiaga Sebut UEA dan Saudi Tertarik Berinvestasi di 8 Wilayah KEK

Sandiaga Sebut UEA dan Saudi Tertarik Berinvestasi di 8 Wilayah KEK

Regional
Paulus Waterpauw Layangkan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Paulus Waterpauw Layangkan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Regional
Warga Protes Tarif Festival Pesona Kuliminasi Pontianak Mahal, Ini Penjelasan Pemkot

Warga Protes Tarif Festival Pesona Kuliminasi Pontianak Mahal, Ini Penjelasan Pemkot

Regional
Wagub Jateng Singgung Pemotongan Bansos di Blora, Peringatkan Ribuan Kades di Jateng Perangi Korupsi

Wagub Jateng Singgung Pemotongan Bansos di Blora, Peringatkan Ribuan Kades di Jateng Perangi Korupsi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.