Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Pejabat Publik Dikhawatirkan Terganggu Jelang Pilpres 2024, Begini Menurut Pengamat Politik Unpad

Kompas.com - 14/08/2022, 16:45 WIB
Muhamad Syahrial

Penulis

KOMPAS.com - Munculnya nama sejumlah pejabat publik dalam bursa calon presiden (capres) 2024-2029 dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat dapat menggangu kerja mereka di pemerintahan saat ini.

Akan tetapi, menurut Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi, sampai hari ini kinerja para pejabat publik yang diprediksi akan meramaikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak terganggu.

"Saya kira sampai hari ini, katakanlah Erick (Thohir), kalaupun ada sedikit yang terganggu tapi habis itu normal lagi, artinya tidak sampai menginterupsi," kata Muradi, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/8/2022).

Muradi menambahkan, hal serupa juga terlihat dari kinerja nama-nama lain yang kerap muncul dalam bursa capres 2024, seperti Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Baca juga: Mengapa Gembar-gembor Pilpres 2024 Sudah Dimulai Saat Ini? Begini Penjelasan Pengamat Politik Unpad

"Sejauh ini justru saya melihatnya ada kreativitas dan inovasi agar mereka tetap bisa eksis, baik melalui media sosial maupun media umum lainnya," ujar Muradi.

Muradi mengatakan, Presiden Jokowi juga telah beberapa kali secara langsung, baik formal maupun informal, mempersilakan kepada para pejabat publik yang memiliki indikasi maju pada Pilpres 2024 asalkan tetap menjaga kerja-kerja di pemerintahannya tetap tidak terganggu.

"Pak Jokowi malah mempersilakan selama kerja-kerja teknokrasi tidak terganggu. Dia (Jokowi) dorong Erick, dorong Prabowo, silakan, tapi jangan sampai mengganggu kerja teknokratik kementerian," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan pengamatannya, Muradi menyampaikan, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 akan diikuti oleh empat pasangan capres.

"Tinggal kita mau tidak kemudian mengeluarkan cost politic. Ini kan pasti dua putaran. Satu putaran misalnya hampir Rp 2,5 triliun untuk prosesnya, kalau dua kali ya Rp 5 triliun untuk pilpres saja. Itu akan jadi problem tersendiri," ungkapnya.

Baca juga: Zulhas Sebut KIB Ingin Hilangkan Narasi Cebong-Kampret yang Muncul Setiap Pilpres

Meski begitu, bagi para pemilih, dengan munculnya lebih dari dua pasangan calon tentu akan menjadi keuntungan tersendiri.

"Semakin banyak pilihan, semakin banyak juga kesempatan kita untuk memilih orang yang paling baik," ujar Muradi.

Potensi terbelahnya masyarakat akibat Pemilu 2024

Muradi berharap, Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang calon saja, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam penyelenggaraannya dan risiko terbelahnya masyarakat akibat pemilu.

"Pembelahan akan mungkin terjadi tapi akan lebih soft dibandingkan pemilu 2014 dan 2019, karena masing-masing sudah paham posisi politiknya," paparnya.

Dia menjelaskan, potensi terbelahnya masyarakat dalam ajang politik lima tahunan akan selalu ada, namun dalam pilpres 2024, potensi pembelahan tidak akan seekstrem pemilu 2014 dan 2019.

Baca juga: Foto Ganjar Dibawa FX Rudy ke Gunung Sinai, Didoakan Terkait Rekomendasi Pilpres?

"Kemungkinan terbelahnya bukan pada sentimen agama, bukan sentimen ideologi yang keras," ungkapnya.

Muradi mengungkapkan, salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko terbelahnya masyarakat akibat pilpres adalah dengan mengusung capres dan cawapres yang berlatar belakang beragam.

"Contoh, Anies Baswedan dengan Ganjar, itu kan menarik. Atau misalnya, Prabowo dengan Ridwan Kamil, atau dengan calon lain yang dianggap mewakili entitas tertentu. Itu juga menarik kalau saya kira," ucap Muradi.

Muradi juga mengingatkan, siapa pun nanti yang menjadi presiden periode 2024-2029, bukan tidak mungkin para rivalnya selama pilpres akan bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, PAN Jatim Bahas Nama Khofifah hingga Andika Perkasa di Rakerwil

"Itu yang harus dipahami oleh publik. Ini masalah konstelasi biasa, begitu selesai jika bisa saling melengkapi pasti akan dilakukan juga," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim SAR Cari Penumpang yang Jatuh dari KMP Reinna di Perairan Lampung

Tim SAR Cari Penumpang yang Jatuh dari KMP Reinna di Perairan Lampung

Regional
Seorang Perempuan Tewas Tersengat Listrik Jerat Babi Hutan

Seorang Perempuan Tewas Tersengat Listrik Jerat Babi Hutan

Regional
Lapak Pigura di Kota Serang Mulai Banjir Pesanan Foto Prabowo-Gibran

Lapak Pigura di Kota Serang Mulai Banjir Pesanan Foto Prabowo-Gibran

Regional
Cerita Petani di Sumbawa Menangis Harga Jagung Anjlok Rp 2.900 Per Kilogram

Cerita Petani di Sumbawa Menangis Harga Jagung Anjlok Rp 2.900 Per Kilogram

Regional
Takut dan Malu, Siswi Magang di Kupang Melahirkan dan Sembunyikan Bayi dalam Koper

Takut dan Malu, Siswi Magang di Kupang Melahirkan dan Sembunyikan Bayi dalam Koper

Regional
Pemkot Semarang Adakan Nobar Timnas U23 Indonesia Vs Korea Selatan di Balai Kota

Pemkot Semarang Adakan Nobar Timnas U23 Indonesia Vs Korea Selatan di Balai Kota

Regional
Ikuti Arahan Musda, PKS Semarang Akan Mengusung Tokoh di Pilkada 2024

Ikuti Arahan Musda, PKS Semarang Akan Mengusung Tokoh di Pilkada 2024

Regional
Mantan Kepala BPBD Deli Serdang Ditahan, Diduga Korupsi Rp 850 Juta

Mantan Kepala BPBD Deli Serdang Ditahan, Diduga Korupsi Rp 850 Juta

Regional
Peringati Hari Bumi, Kementerian KP Tanam 1.000 Mangrove di Kawasan Tambak Silvofishery Maros

Peringati Hari Bumi, Kementerian KP Tanam 1.000 Mangrove di Kawasan Tambak Silvofishery Maros

Regional
Dinas Pusdataru: Rawa Pening Bisa Jadi 'Long Storage' Air Hujan, Solusi Banjir Pantura

Dinas Pusdataru: Rawa Pening Bisa Jadi "Long Storage" Air Hujan, Solusi Banjir Pantura

Regional
Sungai Meluap, Banjir Terjang Badau Kapuas Hulu

Sungai Meluap, Banjir Terjang Badau Kapuas Hulu

Regional
Diduga Korupsi Dana Desa Rp  376 Juta, Wali Nagari di Pesisir Selatan Sumbar Jadi Tersangka

Diduga Korupsi Dana Desa Rp 376 Juta, Wali Nagari di Pesisir Selatan Sumbar Jadi Tersangka

Regional
Gunung Semeru 4 Kali Meletus Pagi Ini

Gunung Semeru 4 Kali Meletus Pagi Ini

Regional
Ban Terbalik, Pencari Batu di Lahat Hilang Terseret Arus Sungai Lematang

Ban Terbalik, Pencari Batu di Lahat Hilang Terseret Arus Sungai Lematang

Regional
Cemburu Istri Hubungi Mantan Suami, Pria di Kabupaten Semarang Cabuli Anak Tiri

Cemburu Istri Hubungi Mantan Suami, Pria di Kabupaten Semarang Cabuli Anak Tiri

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com