Punya Rp 65 Miliar Kredit Macet, Bank Banten Gandeng Jaksa untuk Menagih

SERANG, KOMPAS.com- PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk menagih piutang dari para debitur tidak patuh.

Bank Banten telah menyerahkan surat permohonan bantuan hukum dan pendampingan hukum terkait penyelesaian permaslahan piutang macet kepada Kepala Kejati Banten.

"Direktur Bank Banten juga telah memberikan surat permohonan bantuan hukum dan pendampingan hukum tekait permasalahan piutang macet," kata Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan. Kamis (11/8/2022) sore.

Baca juga: Kasus Kredit Macet Bank Banten Rp 65 Miliar, Kejati Dalami Adanya TPPU dan Tersangka Baru

Setelah adanya permohonan tersebut, Leonard akan langsung berkolaborasi untuk memulihkan dan menyelamatkan aset dan keuangan Bank Banten dari para debitur.

Melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, jaksa akan memilah mana debitur yang akan dilakukan upaya penyelesain melalui mediasi atau ditindaklanjuti bila ada tindak pidananya.

"Kita diskusi, kita akan memilih mana kredit- kredit yang akan kita lakukan (penyelesaian) secara perdata tata usaha negara, kemudian mana perbuatan pidana yang mengarah dugaan tipikor," ujar Leonard.

Leonard menambahkan, jika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, Kejati Banten melalui tim intelijen maupun pidana khusus akan langsung melakukan penyelidikan.

Baca juga: Pj Gubernur Tanggapi Korupsi Kredit Macet Rp 65 Miliar di Bank Banten

Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan dua alat bukti kuat, dan akan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan hingga ada pihak yang harus bertanggung jawab.

"Kita akan cari jalan keluar bagaiaman mereka akan melakukan kewajiban dengan baik, kemudian bagaiamana tindak pidana korupsi, upaya kita lakukan penyitaan, penggeledahan," kata Leonard.