Kompas.com - 11/08/2022, 18:07 WIB

PADANG, KOMPAS.com-Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghentikan kasus dugaan penipuan mafia tanah Kaum Maboet di Kota Padang.

Dalam surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP3) nomor B/2055/VIII/2022/Ditreskrimum bertanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani Direskrimum Kombes Pol Sugeng Hariyadi disebutkan alasan karena tidak cukup bukti.

"Betul kasusnya sudah dihentikan penyelidikannya," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Modus Palsukan Akta Jual Beli, Mafia Tanah Asal Makassar Ditangkap di Jakarta

Dwi menyebutkan alasan dihentikannya penyelidikan kasus itu dikarenakan tidak cukup bukti.

"Selain itu belum terpenuhi unsurnya (unsur pidana)," jelas Dwi.

Kasus itu berawal dari salah seorang korban yang bernama Budiman membuat laporan ke Polda Sumbar pada 18 April 2020, terkait dugaan pemalsuan surat-surat kepemilikan tanah di areal tanah Kaum Maboet.

Berdasarkan laporan itu, polisi kemudian menetapkan empat tersangka dari Kaum Maboet yaitu Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet, Lehar bersama keluarganya M Yusuf, Yasri dan Eko.

Keempatnya kemudian ditahan di Mapolda Sumbar semasa Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto sampai akhirnya salah seorang tersangka Lehar meninggal dunia, Kamis (2/7/2020) sekitar pukul 22.10 WIB.

Baca juga: Bawa Kabur Uang Rp 3,8 Miliar untuk Foya-foya, Mafia Tanah asal Sulsel Ditangkap di Jakarta

Lehar di RSUP M Djamil Padang akibat sakit tumor dan infeksi saluran pernafasan.

Setelah ditahan selama 78 hari, akhirnya dua tersangka lainnya M Yusuf dan Yasri dikeluarkan dan kemudian akhirnya keluar SP3 dari Polda Sumbar.

 

Kuasa hukum M Yusuf yang sekarang menjadi MKW Kaum Maboet, Gio Vanni Saputra mengatakan SP3 dari kepolisian itu sudah diserahkan kepada kliennya pada Kamis (11/8/2022) di kediamannya di Dadok Tunggul Hitam Padang.

"Sudah diserahkan. Dengan ini kita berharap klien saya tidak lagi dicap sebagai mafia tanah, sebab sebenarnya tanah itu milik mereka," kata Gio.

Gio juga mengucapkan terimakasih pada Kepolisian Daerah Sumbar di bawah komando Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa, yang sudah melakukan penilaian hukum dengan objektif, sehingga keluar surat pemberitahuan penghentian penyidikan.

Baca juga: 6 Mafia Tanah di Bogor Ditangkap, Hapus Data Sertifikat Asli dengan Pemutih Dibantu Pejabat BPN

Ditambahkan Gio, dengan keluarnya SP3 tersebut, menjadi terang benderang bahwa kliennya bukanlah mafia tanah.

Karena itu, untuk mengambil langkah-langkah berikutnya, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga dan lainnya, terhadap laporan terdahulu, karena secara fisik dan mental sudah merugikan kliennya.

Gio menyebutkan keluarnya SP3 juga membuktikan kalau dasar hukum tanah kaum Maboet seluas 765 hektare itu bukan mengada-ada.

Gio menyebutkan kekuatan hukumnya adalah putusan Perdata No. 90/1931, Surat Ukur No. 30/1917 skala 1:5000 (Kadastral), Segel 5 Maret 1982 KAN Koto Tangah, Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang 27 November 2017 perihal pemblokiran dan surat kepala kantor BPN tanggal 24 Juli 2019, perihal penetapan status tanah adat.

"Sampai saat ini surat atau dasar hukum tersebut belum ada pembatalan," kata Gio.

Baca juga: Hakim Minta Gubernur Sumbar Mahyeldi Dihadirkan ke Sidang Korupsi KONI Padang

Sebelumnya diberitakan, seorang warga Padang, Sumatera Barat M Yusuf mengadu ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di Jakarta, Senin (6/6/2022).

M Yusuf yang merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Maboet melaporkan mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap M Yusuf dan keluarga.

"Kami ditangkap dan ditahan kemudian dituduh sebagai Mafia Tanah di atas tanah sendiri yang sudah dimenangkan berkali-kali perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Padang dan sudah adanya surat dari BPN Padang yang menyatakan tanah ini  adalah tanah adat kami Kaum Maboet," kata M Yusuf kepada Kompas.com, usai melapor ke Komnas HAM.

M Yusuf menceritakan, peristiwa yang dialaminya berawal dari adanya laporan seorang pengusaha untuk membuka blokir di BPN Kota Padang di atas tanah Kaum Maboet.

Kemudian menurut Yusuf, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto dan jajarannya menangkap dirinya bersama Lehar yang saat itu menjadi MKW Kaum Maboet, saudaranya Yasri serta pengacaranya Eko.

"Setelah ditangkap, polisi kemudian menyebut kami sebagai mafia tanah yang diekpose di media," kata Yusuf.

Baca juga: Jika UU 17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar

Namun kenyataannya, setelah ditahan selama 78 hari, Yusuf dan Yasri kemudian dilepas polisi dengan alasan tidak cukup bukti.

"Sementara mamak kami, Lehar, meninggal dunia dalam tahanan polisi. Anaknya sebelumnya sudah meminta penangguhan tahanan, tapi tidak dikabulkan," kata Yusuf.

Yusuf menduga kasus yang terjadi sudah dirancang supaya hak kaum Maboet atas tanah adat yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun dan sudah berkali-kali menang perdatanya di Pengadilan Negeri Padang bisa hilang.

Baca juga: 6 Mafia Tanah di Bogor Ditangkap, Hapus Data Sertifikat Asli dengan Pemutih Dibantu Pejabat BPN

"Kami ditahan, diintimidasi sampai mamak kami meninggal dunia. Ini betul-betul tidak berperikemanusiaan  kenapa kami diperlakukan seperti ini," kata Yusuf.

Yusuf mengaku sudah melapor ke Mabes Polri dan Kontras untuk mendapatkan keadilan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekerja Migran Asal Bima Dikabarkan Meninggal di Malaysia

Pekerja Migran Asal Bima Dikabarkan Meninggal di Malaysia

Regional
Anak 13 Tahun Disetubuhi hingga Hamil 5 Bulan, Pelaku Ternyata Pengurus Ternak Milik Orangtua Korban

Anak 13 Tahun Disetubuhi hingga Hamil 5 Bulan, Pelaku Ternyata Pengurus Ternak Milik Orangtua Korban

Regional
Bukan Arsenik, Racun yang Digunakan DDS Habisi Keluarganya adalah Sianida

Bukan Arsenik, Racun yang Digunakan DDS Habisi Keluarganya adalah Sianida

Regional
Ketua LSM di NTB Ditahan Polda atas Dugaan Penyebaran Video Asusila

Ketua LSM di NTB Ditahan Polda atas Dugaan Penyebaran Video Asusila

Regional
Sikka Alami Defisit Beras 31.204 Ton Beras

Sikka Alami Defisit Beras 31.204 Ton Beras

Regional
Kecelakaan Maut Sepeda Motor Vs Truk di Banyumanik Semarang, Satu Orang Tewas di Tempat

Kecelakaan Maut Sepeda Motor Vs Truk di Banyumanik Semarang, Satu Orang Tewas di Tempat

Regional
Gibran Tegaskan Gaya Komunikasi di Medsos Bukan untuk Pencitraan: Ini Permudah Interaksi Masyarakat

Gibran Tegaskan Gaya Komunikasi di Medsos Bukan untuk Pencitraan: Ini Permudah Interaksi Masyarakat

Regional
Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak Ditargetkan Selesai pada Natal dan Tahun Baru

Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak Ditargetkan Selesai pada Natal dan Tahun Baru

Regional
Hilangkan Uang Perusahaan, Wanita di Kalsel Buat Skenario Dirinya Dirampok

Hilangkan Uang Perusahaan, Wanita di Kalsel Buat Skenario Dirinya Dirampok

Regional
Berdalih Minta Diantar Isi Solar, Begal Bacok Rampok Sopir Truk di Jalan Tol

Berdalih Minta Diantar Isi Solar, Begal Bacok Rampok Sopir Truk di Jalan Tol

Regional
Pihak Tol Semarang-Demak Tak Temukan Nama Suparwi sebagai Penerima Ganti Untung untuk Pembebasan Tanah

Pihak Tol Semarang-Demak Tak Temukan Nama Suparwi sebagai Penerima Ganti Untung untuk Pembebasan Tanah

Regional
Aipda Joko M, Kru Helikpoter Jatuh Asal Sragen Ditemukan, Keluarga Siapkan Prosesi Pemakaman

Aipda Joko M, Kru Helikpoter Jatuh Asal Sragen Ditemukan, Keluarga Siapkan Prosesi Pemakaman

Regional
Kronologi Anggota Polisi di Yahukimo Tewas Ditembak OTK di Depan ATM

Kronologi Anggota Polisi di Yahukimo Tewas Ditembak OTK di Depan ATM

Regional
Catat, Mulai 1 Desember Pembelian Biosolar di 3 Kota di Jateng Wajib Pakai QR Code

Catat, Mulai 1 Desember Pembelian Biosolar di 3 Kota di Jateng Wajib Pakai QR Code

Regional
Pemkab Kebumen Minta Bantuan Kementerian PUPR untuk Perbaiki 13 Ruas Jalan Senilai Rp 171,3 Miliar

Pemkab Kebumen Minta Bantuan Kementerian PUPR untuk Perbaiki 13 Ruas Jalan Senilai Rp 171,3 Miliar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.