RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut, Tak Mampu Beli Obat hingga Tata Kelola Kacau

KOMPAS.com - Rumah Sakit Umum Daerah dr Soekardjo Tasikmalaya terancam bangkrut karena mengalami defisit anggaran. Saat ini, pihak rumah sakit mengalami kesulitan keuangan hingga tidak bisa membeli obat untuk pasien.

Ada dua penyebab defisit anggaran yang dialami rumah sakit rujukan milik pemerintah itu. Pertama dua utang pemerintah daerah (Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya) dengan total Rp 20 miliar belum dibayar.

"Utang Pemkot Tasikmalaya Rp 15 miliar dan Pemkab Tasikmalaya Rp 5 miliar," kata Ketua Dewan Pengawas RSUD Tasikmalaya Undang Sudrajat kepada Kompas.com via sambungan WhatsApp, Senin (8/8/2022).

Utang tersebut adalah bekas pembiayaan pengobatan pasien dari kalangan masyarakat miskin dengan menggunakan jaminan sosial.

Baca juga: 2 Pemda Mengutang Rp 20 Miliar, RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

Akibat belum dibayarnya utang tersebut, kata Undang, pihak rumah sakit kelabakan untuk membeli obat. Undang menyebutkan bahwa biaya pembelian obat di RSUD Tasikmalaya adalah Rp 2 miliar per bulan.

"Kondisi keuangan RSUD dr Soekardjo (RSUD Tasikmalaya) benar-benar berat, karena tak ada pembayaran piutang jaminan layanan sosial kesehatan dari Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya," kata Undang.

Untuk menyelamatkan RSUD Tasikmalaya, Undang meminta Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya untuk membayar utang ke RSUD.

"Cara untuk menyelamatkan kondisi ini ada kemauan politik dari pemkot dan pemkab Tasikmalaya membayar utang ke RSUD. Dikhawatirkan pihak perusahaan obat menyetop pengiriman obat. Padahal obat sangat penting dalam pengobatan pasien," keluh Undang yang mewakili manajemen RSUD Tasikmalaya.

Tata kelola kacau

Dok Pribadi Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya yang merupakan mitra kerja RSUD, Dede Muharam mengakui bahwa Pemkot Tasikmalaya memiliki utang Rp 15 miliar ke rumah sakit.

Menurut Dede, besaran uang tersebut tidak menjadi masalah dan pihaknya terus mendorong agar eksekutif segera melunasinya.

Namun Dede menyoroti masalah manajemen rumah sakit yang dinilainya kacau.

Dede mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya tidak menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). Sistem tersebut berguna untuk mengontrol cash flow keuangan rumah sakit agar tertib dan menghindari kebocoran.

Sementara di sisi lain, pihak rumah sakit menggelontorkan dana Rp 159 juta per bulan atau Rp 1,9 miliar untuk membiayai SIMRS. Namun pada kenyataannya, sistem digitalisasi tersebut tidak dijalankan. Artinya pihak rumah sakit merugi Rp 9,5 miliar lebih.

Akibat SIMRS yang tidak terpakai, pendapatan asli daerah (PAD) dari rumah sakit pun minim. Dede menyebutkan bahwa RSUD Tasikmalaya memiliki 500 unit tempat tidur. Namun PAD yang didapatkan hanya Rp 100 miliar.

Dede pun membandingkan RSUD Tasikmalaya dengan rumah sakit pemerintah di daerah lain. Berdasarkan hasil studi banding, Dede melihat di Kulon Progo, RS yang memiliki 240 unit tempat tidur sudah bisa menghasilkan PAD Rp 80 miliar.

Dengan melihat kondisi RSUD Tasikmalaya seperti itu, kata Dede, maka berapa pun bantuan yang diberikan pemerintah ke rumah sakit, maka hasilnya tetap defisit.

"Jika dianalogikan, kalau baskom itu bocor, disumbang air berapa saja tidak akan cukup," tandas politikus PKS itu.

Oleh karena itu, Dede meminta pihak rumah sakit untuk membereskan manajemen. Ia juga meminta semua pemangku kepentingan untuk membantu membenahi rumah sakit karena sangat penting bagi kesehatan masyarakat.

Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi soal utang pemkot Rp 15 miliar belum menjawab. Pesan WhatsApp yang dikirimkan Kompas.com pada Senin (8/8/2022) pukul 12.15 WIB hingga Selasa (9/8/2022) pukul 11.46 WIB belum direspons. 

Warisan manajemen sebelumnya

Sementara itu, dikonfirmasi kembali terkait SIMRS yang tidak dipakai, Ketua Dewan Pengawas RSUD Tasikmalaya Undang Sudrajat membenarkan masalah itu.

Undang menyebut bahwa buruknya manajemen RS termasuk tidak dipakainya SIMRS adalah warisan direksi RS sebelumnya.

Ia pun mengungkapkan sejumlah masalah manajemen yang dihadapi RSUD Tasikmalaya.

Pertama ia membenarkan bahwa SIMRS tidak dipakai. Padahal SIMRS tersebut sudah ada di rumah sakit sejak 5 tahun lalu. Sementara pihak rumah sakit mengeluarkan anggaran SIM Rp 159 juta per bulan atau Rp 9,5 miliar lebih per tahun untuk membiayai operasional SIM RS.

Undang menjelaskan, saat ini RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya adalah salah satu rumah sakit di Jawa Barat yang menggunakan sistem manual. Hal itu, kata Undang, menurut penilaian BPJS dalam rapat koordinasi bersama pihaknya dan direksi RSUD Tasikmalaya.

"Mulai pendaftaran, rekam medis, pelayanan resep dan lainnya (masih menggunakan manual)," katanya.

Menurut Undang, seharusnya RSUD dr Soekardjo sudah lima tahun lalu menggunakan sistem digitalisasi karena sudah ada kerja sama operasi (KSO) dengan lembaga yang memilki program SIM RS.

Hanya saja, kata Undang, SIMRS tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Padahal kalau berjalan manajemen mulai daftar, jadwal operasi, rekam medis, pemberian resep, bisa dilakukan secara online sehingga arus keuangan bisa terkendali.

"Namun dulu masalahnya di internal RS sendiri ada yang kurang senang dengan SIMRS. Akibatnya sekarang masih bertahan manual," kata Undang.

Menurut Undang, hal itu menyebabkan kerugian besar untuk RSU dan juga masyarakat.

Kini, Undang mengatakan bahwa Dewan Pengawas bersama manajemen RSUD dr Soekardjo sepakat untuk memakai SIMRS.

"Tapi dengan SIMRS dari Kementerian Kesehatan. Sekarang sedang dalam prses migrasi data dan pengembangan modul. Diharapkan SIMRS sudah jalan September," katanya.

Baca juga: RSUD Tasikmalaya Bingung Beli Obat karena 2 Pemda Menunggak, DPRD Soroti Tata Kelola Rumah Sakit

Undang mengatakan, untuk membenahi manajeme RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya membutuhkan kerja keras dan kerja ekstra.

"Memang RSUD Tasik ini tertinggal jauh dengan daerah lain. Kami juga meminta komitmen semua pihak untuk memajukan RSUD," harap Undang.

Minta evaluasi jaminan sosial

Dalam kesempatan wawancara, Undang juga meminta jaminan sosial kesehatan untuk dievaluasi. Sebab di daerah lain jaminan sosial kesehatan sudah tidak diberlakukan.

"Warga miskin yang berobat ke rumah sakit menggunakan asuransi BPJS. Kaena daerah tidak bileh lagi membuat jaminan sosial kayak gitu," kata Undang