Kisah Sukses Proyek Rumah Hijau Program BP2BT di Sumatera Selatan

Oleh: Rusman*

LAJU industrialisasi yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, tidak dipungkiri lagi telah membawa dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem global.

Lapisan es terakhir kutub utara telah mencair dan lubang lapisan ozon yang terus melebar, menjadi indikasi bahwa dunia telah menuju satu titik kritis.

Pengukuran yang dilakukan oleh 300 pakar iklim dari delapan negara yang lokasinya berbatasan dengan Kutub Utara menunjukan, dalam tiga dekade terakhir, lapisan es di lautan sekitar kutub menyusut sekitar 990.000 kilometer persegi (Live Science, 2017).

Dilansir pada portal dw.com (2016), peneliti iklim dari Institut Max-Planck untuk meteorologi di Hamburg, Jochem Marotzke mengatakan, menurut perhitungan, sekitar akhir abad ini lapisan es di Arktik pada setiap musim panas akan mencair seluruhnya.

Data terbaru yang dipublikasikan oleh United Nation Environment Programme (2022) mengungkapkan, 10 negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar secara global adalah Tiongkok, AS, Uni Eropa, India, Rusia, Jepang, Brazil, Indonesia, Iran dan Kanada.

Perubahan iklim tidak lagi hanya sekadar wacana yang diperdebatkan dalam forum-forum internasional. Namun perlahan telah menjadi kesadaran kolektif para pemimpin dunia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Indonesia menjadi perhatian dunia dalam penanganan perubahan iklim, karena diharapkan mampu berperan aktif melakukan upaya-upaya untuk “menyeimbangkan” ekosistem global mengingat adanya bentang alam hijau yang dimiliki.

Agenda global

Beberapa isu di tingkat global yang terus mengemuka, antara lain mengenai penggunaan energi berbasis sumber daya fosil, pengolahan sumber daya air rumah tangga, penggunaan material gedung ramah lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca secara massif.

Pada tahun 2015, sebanyak 195 pemimpin negara berkumpul di Perancis dalam sebuah forum bergengsi yang disebut COP 21 Paris.

Konferensi yang dinaungi oleh Dewan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ini, menghasilkan satu konsensus yang dikenal dengan nama Paris Agreement.

Kosepakatan global yang dicapai dalam Paris Aggreement antara lain agar setiap negara berupaya membatasi kenaikan suhu global sampai di angka minimum 1,5º Celcius, mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca sebagai upaya mencapai target emisi net zero.

Setiap negara diwajibkan memiliki rencana target pengurangan emisinya, dengan harapan akan membawa dampak positif dalam kerangka mitigasi perubahan iklim secara global.

Tidak heran, sejumlah negara kaya yang perekonomianya bertumpu pada sektor industri, berkepentingan agar negara-negara di garis khatulistiwa yang masih hijau seperti Equador, Kolombia, Brazil dan Indonesia dapat terus menjaga ekosistem hutan dan rawa gambut yang masih “tersisa”.

Terjadilah sebuah transaksi dalam kerangka perdagangan karbon antara negara “hijau” dan negara yang mulai “merah”.

Pada dimensi yang lain, gagasan tentang implementasi energi terbarukan yang lebih efektif, juga terus menjadi trending issue di berbagai media.

Korporasi yang menerapkan green production memperoleh nilai lebih di mata publik. Saham-saham perusahaan tersebut, terus bertengger di zona aman.

Pembiayaan atas proyek yang diarahkan untuk adaptasi perubahan iklim, semakin menarik di mata investor.

Demikian juga dengan rumah dan bangunan gedung hijau (green building), perlahan telah menjadi bagian dari konsep pengembangan perkotaan.

Inisiatif di level regional

Pada level regional, Pemda Sumatera Selatan telah memulai pembangunan perumahan berbasis green housing yang dilaksankan di beberapa daerah.

Sepanjang tahun 2022, pembangunan perumahan hijau ditargetkan sebanyak 326 unit di Palembang, 350 unit di Lubuk Linggau dan 290 unit di Musi Rawas.

Daerah lain yang juga direncanakan menjadi lokus pembangunan pada tahun 2023 adalah OKU Selatan dan Pagar Alam.

Sejauh ini telah terbangung sebanyak 31 unit di Palembang, 6 unit di Lubuk Linggau dan 39 unit di Musi Rawas (DisPerkim Sumsel, 2022).

Dari sisi penggunaan teknologi yang digunakan, pilot project tersebut menggunakan sistem Rumah Cetak Monolitic Dynahome yang dikembangkan oleh PT. Semen Indonesia (SIG).

Dalam sisi desain, perumahan yang dibangun telah dirancang untuk mengurangi rasio jendela terhadap tembok, penghawaan alami, pencahayaan hemat energi dengan memanfaatkan solar panel.

Material yang digunakan juga dalam bentuk beton precast/sandwich panel untuk dinding eksternal dan plasterboard pada metal stud untuk dinding ekternal ramah lingkungan.

Inisiatif dan tindakan riil yang telah dimulai oleh Pemda SumSel, sepatutnya diapresiasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya bersama mengurangi dampak negatif perumahan iklim.

Upaya-upaya mengembangkan hunian hijau seperti ini, dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi daerah lain di Indonesia untuk menduplikasi skema dan desain implementasinya.

Dengan harapan, posisi Indonesia sebagai negara yang telah ikut serta menandatangani Paris Agreement dapat semakin diperhitungkan di level internasional.

Satu hal menarik dari kisah sukses yang telah dicapai oleh Pemda SumSel, para penerima manfaat Program BP2BT adalah mereka yang memiliki kemampuan terbatas untuk mengakses produk KPR dari perbankan seperti pedagang kecil, tukang cukur, petani, peternak, nelayan dan pembersih sungai.

Apa itu program BP2BT?

Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 32 tahun 2021 dijelaskan, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah program bantuan Pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka pemilikan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.

Program ini terdiri dari tiga komponen, yakni 1 persen uang muka, nilai KPR dan Dana BP2BT.

Secara skematis, Program BP2BT dirancang untuk meningkatkan keterjangkauan MBR, khususnya sektor informal terhadap produk KPR Perbankan.

Besaran dana bantuan yang diberikan, berkisar antara Rp 34 Juta sampai maksimal Rp 40 Juta, tergantung pada tingkat penghasilan calon penerima manfaat dengan mempertimbangkan asas keadilan.

Dana BP2BT tersebut, berfungsi secara langsung mengurangi harga jual rumah yang dibangun oleh Pengembang, sehingga beban yang ditanggung oleh MBR menjadi jauh lebih ringan.

Pemanfaatan Program BP2BT untuk memfasilitasi pemilikan rumah dengan konsep green housing dalam mendukung inisiatif Pemda SumSel tersebut, juga menjadi satu terobosan kebijakan yang selayaknya dicatat.

Sebagai program untuk sektor perumahan dalam bentuk tunai, Program BP2BT dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR secara konsisten dan konsekuen.

Ketentuan-ketentuan pokok seperti kriteria penerima manfaat, tingkat penghasilan, harga rumah dan persyaratan kredit perbankan, semuanya dapat diselaraskan dengan pilot project yang telah dilaksanakan oleh Pemda SumSel sehingga terjalin sinergi positif.

Lalu apa kunci sukses yang bisa dipetik dari pelaksanaan program kolaborasi tersebut?

Kunci sukses

Pemda SumSel sepenuhnya menyadari, keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilihat sebagai peluang untuk melibatkan berbagai pihak di luar pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program, Pemda mengusung konsep sinergi Bussines-Community, Government & Social (BCGS).

Sektor bisnis yang terlibat, terdiri dari tiga kelompok usaha meliputi sektor perbankan, lembaga penjaminan dan pengembang perumahan itu sendiri.

Pemda juga melihat komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan profesi, sebagai entitas yang potensial untuk menjadi kelompok target mengingat adanya kohesi sosial yang dimiliki.

Dari unsur pemerintah, Pemda Sumsel berhasil menyatukan “gerak” beberapa SKPD seperti Dinas PU, Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenda dan Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, PLN dan PDAM untuk mewujudkan green housing.

Adanya program Pemerintah Pusat seperti BP2BT melalui Kementerian PUPR, semakin meneguhkan inisiatif Pemda untuk membantu MBR informal di daerahnya, sekaligus mewujudkan perumahan hijau sebagai upaya adaptasi perubahan iklim secara global.

Dari sisi sosial, Pemda juga berhasil mendayagunakan dana Corperate Social Responsibilities (CSR) yang bersumber dari perusahaan, baik dari BUMN, BUMD maupun swasta secara bertanggung jawab.

Untuk mendukung penyediaan PSU perumahan sebagaimana ketentuan Program BP2BT, dana CSR digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, taman bermaian, penerangan jalan, saluran irigasi dan sarana pengolahan sampah.

Implementasi CSR perusahaan seperti ini, sejalan dengan amanat pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Skema kolaborasi multi-pihak yang telah sukses diterapkan oleh Pemda Sumsel, menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah lain di Indonesia untuk menerapkan hal serupa.

Keberhasilan ini juga menjadi insight tersendiri, khususnya bagi berbagai pihak yang concern terhadap pengembangan model kebijakan publik di Indonesia.

Dalam satu dayung bersambut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan komunitas masyarakat, terjalin satu sinergi yang saling mengisi celah masing-masing.

Rumah hijau terbangun, upaya adaptasi perubahan iklim terlaksana, masyarakat terbantu dan program pemerintah sukses dijalankan secara bersamaan.

*Analis Kebijakan – Kementerian PUPR