Kisah Sukses Proyek Rumah Hijau Program BP2BT di Sumatera Selatan

Sebagai program untuk sektor perumahan dalam bentuk tunai, Program BP2BT dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR secara konsisten dan konsekuen.

Ketentuan-ketentuan pokok seperti kriteria penerima manfaat, tingkat penghasilan, harga rumah dan persyaratan kredit perbankan, semuanya dapat diselaraskan dengan pilot project yang telah dilaksanakan oleh Pemda SumSel sehingga terjalin sinergi positif.

Lalu apa kunci sukses yang bisa dipetik dari pelaksanaan program kolaborasi tersebut?

Kunci sukses

Pemda SumSel sepenuhnya menyadari, keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilihat sebagai peluang untuk melibatkan berbagai pihak di luar pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program, Pemda mengusung konsep sinergi Bussines-Community, Government & Social (BCGS).

Sektor bisnis yang terlibat, terdiri dari tiga kelompok usaha meliputi sektor perbankan, lembaga penjaminan dan pengembang perumahan itu sendiri.

Pemda juga melihat komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan profesi, sebagai entitas yang potensial untuk menjadi kelompok target mengingat adanya kohesi sosial yang dimiliki.

Dari unsur pemerintah, Pemda Sumsel berhasil menyatukan “gerak” beberapa SKPD seperti Dinas PU, Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenda dan Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, PLN dan PDAM untuk mewujudkan green housing.

Adanya program Pemerintah Pusat seperti BP2BT melalui Kementerian PUPR, semakin meneguhkan inisiatif Pemda untuk membantu MBR informal di daerahnya, sekaligus mewujudkan perumahan hijau sebagai upaya adaptasi perubahan iklim secara global.

Dari sisi sosial, Pemda juga berhasil mendayagunakan dana Corperate Social Responsibilities (CSR) yang bersumber dari perusahaan, baik dari BUMN, BUMD maupun swasta secara bertanggung jawab.

Untuk mendukung penyediaan PSU perumahan sebagaimana ketentuan Program BP2BT, dana CSR digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, taman bermaian, penerangan jalan, saluran irigasi dan sarana pengolahan sampah.

Implementasi CSR perusahaan seperti ini, sejalan dengan amanat pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Skema kolaborasi multi-pihak yang telah sukses diterapkan oleh Pemda Sumsel, menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah lain di Indonesia untuk menerapkan hal serupa.

Keberhasilan ini juga menjadi insight tersendiri, khususnya bagi berbagai pihak yang concern terhadap pengembangan model kebijakan publik di Indonesia.

Dalam satu dayung bersambut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan komunitas masyarakat, terjalin satu sinergi yang saling mengisi celah masing-masing.

Rumah hijau terbangun, upaya adaptasi perubahan iklim terlaksana, masyarakat terbantu dan program pemerintah sukses dijalankan secara bersamaan.

*Analis Kebijakan – Kementerian PUPR