Jika UU 17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar

Kompas.com - 05/08/2022, 14:48 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Masyarakat Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) menyatakan akan keluar dari Provinsi Sumbar jika Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar tidak revisi atau dibatalkan.

Aliansi yang terdiri dari 11 organisasi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Mentawai itu memilih bergabung dengan provinsi lain atau menjadikan Mentawai provinsi sendiri.

"Buat apa kita masuk dalam Sumbar karena di Undang-undang keberadaan kita belum diakui," kata Ketua AMB Yosafat Saumanuk yang dihubungi Kompas.com, Jumat (5/8/2022).

Yosafat menyebutkan, Mentawai lebih baik bergabung dengan provinsi lain yang bisa mengakui keberadaan budaya Mentawai.

"Atau kita menjadi provinsi sendiri dengan berpisah dengan Sumbar," kata Yosafat.

Baca juga: UU No 17/2022 Tentang Sumbar Dinilai Diskriminatif dan Kerdilkan Suku Mentawai, Minta Jokowi Revisi

Yosafat menyorot keberadaan Pasal 5 Huruf c dalam UU yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo itu.

Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Provinsi Sumbar memiliki karakteristik yaitu, “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.”

Yosafat menyebutkan, keberadaan pasal ini berdampak pada pengerdilan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumbar.

"Kami mempertanyakan UU tersebut yang seolah-olah menganggap kami tidak ada di Provinsi Sumbar,” kata Yosafat.

Yosafat menegaskan, masyarakat Mentawai merasa didiskriminasi secara budaya dengan dengan tidak memasukkan suku Mentawai sebagai karakteristik dari UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.

Dia menyampaikan, Provinsi Sumbar terdiri atas 19 kabupaten/kota yang memiliki budaya dan karateristik masing-masing.

Di Sumbar daratan, berkembang kebudayaan Minangkabau dengan falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.

Namun, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki kebudayaan dengan ciri khasnya tersendiri.

Kearifan lokal yang berkembang di Mentawai dikenal dengan Arat Sabulungan, lalu rumah adat disebut Uma, Sikerei sebagai tabib, kebudayaan Patiti yaitu menato/merajah tubuh, dan kearifan lokal lainnya serta memiliki sosiokultural yang berbeda.

“Bahkan salah satu kebudayaan Mentawai yaitu tato mentawai ditetapkan UNESCO menjadi Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia pada tahun 2014,” kata Yosafat.

Yosafat mengatakan UU tersebut mesti direvisi dengan menambah satu ayat atau pasal yang mengakui adanya budaya Mentawai.

"Kalau tidak, ya dibatalkan. Kita akan coba melalui judical review ke Mahkamah Konstitusi," kata Yosafat.

Mantan bupati Mentawai menanggapi

Sementara itu, mantan Bupati Mentawai, Sumatera Barat Yudas Sabaggalet menyayangkan keluarnya Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut tidak satupun mengakomodir daerah Mentawai. Padahal Mentawai merupakan bagian dari Sumbar.

"Kita sangat sayangkan tidak mengakomodir Mentawai. Padahal Mentawai itu salah satu kabupaten di Sumbar yang memiliki perbedaan unik dengan daerah lain," kata Yudas.

Yudas mengatakan UU yang disahkan DPR RI dan ditandatangani Presiden Joko Widodo tidak melibatkan masyarakat Mentawai dalam pembuatannya.

Yudas mengakui bahwa ada anggota DPR RI asal Sumbar yang juga dipilih masyarakat Mentawai di Senayan.

"Tapi mereka lupa atau melupa-lupakan Mentawai. Harusnya mereka tahu Mentawai itu bagian Sumbar," kata Yudas.

Baca juga: Penempatan di Mentawai dan Solok, 6 CPNS Pemprov Sumbar Pilih Mundur

Menurut Yudas, keluarnya UU tersebut merupakan sebuah kemunduran. Sebab ditingkat provinsi, Mentawai selalu diakomodir.

"Contohnya pada Perda Nagari Sumbar, Mentawai diakomodir. Kita tetap pakai Desa, sedangkan lainnya pakai Nagari," kata Yudas.

Yudas berharap UU tersebut segera direvisi dengan menambahkan pasal atau ayat yang mengakomodir daerah Mentawai.

"Selain itu, kita juga berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai turunan dari UU tersebut," kata Yudas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Limbah Sawit di Aceh Selatan Terbakar, Butuh 3 Hari untuk Dipadamkan

Limbah Sawit di Aceh Selatan Terbakar, Butuh 3 Hari untuk Dipadamkan

Regional
Selesaikan Soal Pemaksaan Penggunaan Jilbab di SMA Banguntapan 1, Pemerintah DIY Segera Lakukan Rekonsiliasi

Selesaikan Soal Pemaksaan Penggunaan Jilbab di SMA Banguntapan 1, Pemerintah DIY Segera Lakukan Rekonsiliasi

Regional
Komnas PA Jabar: Korban Kekerasan Seksual Menyimpang Diduga Lebih dari 1 Orang

Komnas PA Jabar: Korban Kekerasan Seksual Menyimpang Diduga Lebih dari 1 Orang

Regional
Pembunuh Bocah Umur 3 Tahun di Poso Divonis 15 Tahun Penjara

Pembunuh Bocah Umur 3 Tahun di Poso Divonis 15 Tahun Penjara

Regional
Berkas Perkara Lengkap, Kasus Pria yang Perkosa 5 Anak dan 2 Cucunya Diserahkan ke Jaksa

Berkas Perkara Lengkap, Kasus Pria yang Perkosa 5 Anak dan 2 Cucunya Diserahkan ke Jaksa

Regional
Jokowi Mengaku Sedih Mendengar Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri

Jokowi Mengaku Sedih Mendengar Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri

Regional
Sang Ibu Berteriak, Putrinya yang Masih TK Diterkam Buaya hingga Tewas di Sumba Timur

Sang Ibu Berteriak, Putrinya yang Masih TK Diterkam Buaya hingga Tewas di Sumba Timur

Regional
 Jokowi Resmikan Gedung Baru RSUD Pontianak

Jokowi Resmikan Gedung Baru RSUD Pontianak

Regional
Tercatat 100 Warga Kota Bima Terjangkit DBD, Seorang Balita Meninggal

Tercatat 100 Warga Kota Bima Terjangkit DBD, Seorang Balita Meninggal

Regional
10 Rumah dan 6 Ruko di Balikpapan Hangus Terbakar, Ada Gudang Miras

10 Rumah dan 6 Ruko di Balikpapan Hangus Terbakar, Ada Gudang Miras

Regional
Mengenal Raja Haji Fisabilillah, Pahlawan Nasional Asal Kepri yang Dianggap Viking oleh Penjajah Belanda

Mengenal Raja Haji Fisabilillah, Pahlawan Nasional Asal Kepri yang Dianggap Viking oleh Penjajah Belanda

Regional
Detik-detik Pikap Masuk Jurang di Ciamis, 8 Penumpang Tewas, Korban Bertumpukan di Bak Mobil Terkurung Terpal

Detik-detik Pikap Masuk Jurang di Ciamis, 8 Penumpang Tewas, Korban Bertumpukan di Bak Mobil Terkurung Terpal

Regional
Kompol CB, Perwira Polres Sorong yang Terjerat Kasus Narkoba Dimutasi ke Polda Papua Barat

Kompol CB, Perwira Polres Sorong yang Terjerat Kasus Narkoba Dimutasi ke Polda Papua Barat

Regional
Tiga Tahun Perjuangkan Upah, Sekelompok Pekerja Segel SMP di Perbatasan RI–Malaysia

Tiga Tahun Perjuangkan Upah, Sekelompok Pekerja Segel SMP di Perbatasan RI–Malaysia

Regional
Peras TKI di Hong Kong, Seorang 'Influencer Gaming' Ditangkap

Peras TKI di Hong Kong, Seorang "Influencer Gaming" Ditangkap

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.