Pemkab Bima Terbitkan SE Baru, Izinkan Joki Anak dengan Berbagai Ketentuan

Tak menggugurkan eksploitasi

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima, Syafrin, dengan tegas menyatakan bahwa pacuan kuda dengan joki cilik merupakan praktik eksploitasi yang bertentangan dengan hukum.

"Penggunaan joki cilik tetap eksploitasi anak, tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu apapun kecuali ada undang-undang yang merubah, karena undang-udang lebih tinggi dari surat edaran itu," jelasnya menanggapi surat edaran Pemkab Bima.

Baca juga: Joki Cilik di Bima Tewas Usai Jatuh dari Kuda, Orangtua Yakini Diganggu Setan hingga LPA Beri Perhatian Khusus

Menurut dia, Pemkab Bima sudah terlambat mengeluarkan edaran karena telah banyak korban berjatuhan dalam tradisi ini dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dua di antara joki cilik meninggal dunia.

Kendati demikian, ia mengapresiasi keberanian Pemkab Bima tetap bersikukuh mengizinkan penggunaan joki cilik dalam pacuan kuda. Namun, pihaknya akan menentang dan melawan apabila terdapat persoalan dikemudian hari.

"Sekarang sudah diizinkan lagi silakan, tapi kami kalau ada masalah tetap berdiri membela anak. Ini bukan keinginan kami tapi keinginan undang-undang. Kami prinsipnya pacuan kuda ya joki cilik tidak," tegasnya.