Politik Etis: Tokoh, Pengertian, Latar Belakang, dan Dampak

KOMPAS.com - Kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membuat nasib rakyat di wilayah jajahannya menderita menjadi salah satu alasan munculnya Politik Etis (Etische Politiek) atau politik balas budi.

Politik Etis atau politik balas budi dipelopori oleh Pieter Brooshooft yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda, dan Conrad Theodore van Deventer yang merupakan seorang ahli hukum asal Belanda.

Baca juga: Tokoh-tokoh Pelopor Politik Etis

Politik Etis adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang berisi program-program sebagai kewajiban moral menyejahterakan para penduduk wilayah jajahan.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda Menerapkan Politik Etis?

Program-program pada masa pemberlakuan Politik Etis atau politik balas budi dikenal juga dengan istilah Trias van Deventer yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Baca juga: 3 Program Politik Etis atau Politik Balas Budi

Latar Belakang Politik Etis

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia sangat sengsara.

Aturan ini mulai diterapkan oleh gubernur jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830.

Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian baik dalam segi materi maupun tenaga.

Tanam paksa yang diterapkan tak hanya mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintah kolonial.

Salah satu aturan tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sekitar 20 persen tanahnya untuk dikuasai dan ditanami tanaman komoditas ekspor.

Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat.

Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru yaitu kelaparan.

Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang karena harus mengurus tanaman perkebunan yang diwajibkan oleh pemerintah kolonial.

Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Di Cirebon dan Grobogan jumlah kematian meningkat sehingga jumlah penduduk menurun tajam.

Sistem tanam paksa juga memunculkan sistem premi atau cultuur procenten yakni pemberian untung kepada penguasa pribumi dan bupati atau kepala daerah yang produksinya melebihi target.

Hal ini menyebabkan adanya pemerasan tenaga rakyat demi bisa mendapatkan premi sebesar-besarnya.