TPP Pemkot Solo Terancam karena Masalah Booster, DPRD Solo Minta Hal Ini...

Hal tersebut sesuai surat edaran Nomor: KS.00.23/2348/2022 tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solo.

Ada lima isi dalam surat tersebut salah satunya menjelaskan bahwa Bagi Perangkat Daerah/UOBK yang belum semua pegawainya mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka akan ditunda pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan Juli 2022 di perangkat daerah/UOBK secara keseluruhan.

Adapun surat ini menindaklanjuti SE Wali Kota Nomor: KS.00.23/2134/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di Solo mengamankan masyarakat usia 18 tahun ke atas yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksinasi Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Masih ada pegawai yang belum booster. Jumlahnya kurang dari 100 orang. Tapi ketentuannya satu pun dianggap menjadi penghambat (pencairan TPP)," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: TPP ASN Lambat Cair, BKD Sulsel: Penyesuaian Aturan baru dari Kemendagri

Dwi mengatakan pegawai yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

"Tempat saya (BKPSDM) dari 58 satu orang KIPI berat dan dia mendapatkan pernyataan dari dokter untuk ditunda vaksiansinya. Karena ada keterangan dokternya maka TPP tetap dicairkan," kata Dwi.

Lainnya halnya dengan pegawai yang kondisinya sehat dan memenuhi persyaratan vaksinasi, namun menolak divaksin, maka pencairan TPP ditunda sampai pegawai tersebut divaksinasi.

"Karena ketentuannya diberikan secara keseluruhan sifatnya ditunda. Kalau kemudian satu orang itu sekiranya memang harus mendapatkan vaksin dan tidak ada alasan yang kemudian diperbolehkan dia harus vaksin," ungkap dia.