Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPP Pemkot Solo Terancam karena Masalah Booster, DPRD Solo Minta Hal Ini...

Kompas.com - 22/07/2022, 13:27 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Penundaan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemkot Solo karena ada pegawai yang belum melakukan suntik vaksin Covid-19 booster mengundang reaksi Komisi I DPRD Solo, Jawa Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Pemkot Solo yang mewajibkan semua pegawai untuk suntik vaksin, guna percepatan vaksinasi booster.

"Untuk wajib vaksin sampai booster kami mendukung sepenuhnya. Karena itu bagian untuk mengatasi pandemi Covid-19 untuk menjadi endemi. Saya sepakat," kata Suharsono di Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: Belum Booster, Pencairan TPP Pegawai Pemkot Solo Terancam Ditunda

Namun, yang membuat dirinya tidak sepakat adalah jika ada salah satu pegawai yang belum divaksin booster kemudian TPP semua pegawai dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD) ikut tertunda pencairannya.

"Kami sangat tidak sepakat jika ada yang belum vaksin diberi sanksi secara komunal tidak dicairkan TPP-nya. Jadi misalnya satu orang belum divaksin di OPD itu OPD itu dalam bulan berjalan tidak bisa mencairkan TPP. Ini yang kami tidak sepakati, yang kami tentang," ungkap Suharsono.

"Karena apa? Ini hal yang terpisah. Peraturan tentang Covid-19 itu tentang protokol kesehatan itu sudah ada sanksinya. Tentang TPP ini adalah pondasinya kinerja. Kalau kinerjanya tidak bagus TPP-nya tidak akan diberikan. Atau diberikan berdasarkan kinerja yang bagus. Jadi tidak ada hubungannya," sambung dia.

Suharsono menyampaikan jika kemudian tidak melakukan vaksinasi TPP semua pegawai dalam satu OPD tidak diberikan itu melanggar peraturan terkait hak pegawai.

Karena itu, dirinya meminta Pemkot Solo agar aturan terkait tidak vaksin Covid-19 booster kemudian TPP pegawai ditunda pencairannya segera dicabut.

"Kami mohon segera dicabut. Itu akan menghilangkan hak pegawai, hak seseorang. Itu tidak bagus. Menyalahi prinsip pengupahan, atau penggajian. Tidak boleh ya. Itu harus segera dicabut," terangnya.

Baca juga: ASN di Maluku Tidak Terima THR, Sekda: Pegawai Sudah Dapat TPP

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mewajibkan semua pegawai untuk mengikuti vanksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Penculikan Anak, Sekolah di Padang Wajib Punya Satpam

Antisipasi Penculikan Anak, Sekolah di Padang Wajib Punya Satpam

Regional
Bentrokan di Tual, Polda Maluku Minta Warga Tahan Diri dan Junjung Tinggi Nilai Adat

Bentrokan di Tual, Polda Maluku Minta Warga Tahan Diri dan Junjung Tinggi Nilai Adat

Regional
Bunuh Ibu dan 2 Anaknya, Pemuda di Tanah Bumbu Kalsel Divonis Hukuman Mati

Bunuh Ibu dan 2 Anaknya, Pemuda di Tanah Bumbu Kalsel Divonis Hukuman Mati

Regional
Ditargetkan Rampung November, Masjid Agung di Magelang Adopsi Desain Tradisional dengan Atap Orang Bersujud

Ditargetkan Rampung November, Masjid Agung di Magelang Adopsi Desain Tradisional dengan Atap Orang Bersujud

Regional
Eksekusi Lahan di Ambon Berlanjut, Rumah Warga Dibongkar Paksa

Eksekusi Lahan di Ambon Berlanjut, Rumah Warga Dibongkar Paksa

Regional
Keluarga Miskin di Polewali Mandar Ini Tidur Serumah dengan Ayamnya

Keluarga Miskin di Polewali Mandar Ini Tidur Serumah dengan Ayamnya

Regional
Penculikan Bayi di Lampung Gagal, Warga Teriaki Pelaku Saat Gendong Korban

Penculikan Bayi di Lampung Gagal, Warga Teriaki Pelaku Saat Gendong Korban

Regional
2 Tahun Tak Bayar Pajak, 1,2 Juta Kendaraan di Banten Terancam Diblokir

2 Tahun Tak Bayar Pajak, 1,2 Juta Kendaraan di Banten Terancam Diblokir

Regional
Merebak Isu Penculikan Anak di Kota Pontianak, Polisi Pastikan Hoaks

Merebak Isu Penculikan Anak di Kota Pontianak, Polisi Pastikan Hoaks

Regional
Anies Baswedan Datang ke Solo, Gibran: Acara Internal

Anies Baswedan Datang ke Solo, Gibran: Acara Internal

Regional
Handphone Penjual Jus Buah di Semarang Hilang, Mengaku Kena Gendam Pria Berjaket Ojol

Handphone Penjual Jus Buah di Semarang Hilang, Mengaku Kena Gendam Pria Berjaket Ojol

Regional
Kisah Fahmi Ekspor Lato-lato ke Malaysia, Total Sudah Kirim 4,5 Ton sejak Awal 2023

Kisah Fahmi Ekspor Lato-lato ke Malaysia, Total Sudah Kirim 4,5 Ton sejak Awal 2023

Regional
Kekesalan Warga Bakar Hotel di Lombok Timur, Tak Bisa Jemur Rumput Laut karena Akses Jalan Terhalang Tembok

Kekesalan Warga Bakar Hotel di Lombok Timur, Tak Bisa Jemur Rumput Laut karena Akses Jalan Terhalang Tembok

Regional
Lagi, Konflik Harimau dan Manusia Terjadi di Hutan Aceh Selatan, 2 Petani Luka Parah

Lagi, Konflik Harimau dan Manusia Terjadi di Hutan Aceh Selatan, 2 Petani Luka Parah

Regional
7 Pelaku Pemicu Bentrok di Tual Dintangkap, Polda Maluku: Sudah Jadi Tersangka

7 Pelaku Pemicu Bentrok di Tual Dintangkap, Polda Maluku: Sudah Jadi Tersangka

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.