Duduk Perkara Polemik Kepemilikan lahan serta Tunggakan Biaya Sewa Kebun Binatang Bandung

Tanggapan pengamat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan turut menanggapi kasus kepemilikan Kebun Binatang Bandung yang sudah masuk dalam proses persidangan di PTUN.

Menurut Cecep, ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam permasalahan tersebut, yakni aspek hukum dan aspek pengelolaannya.

"Kebun Binatang itu kan salah satu objek wisata masyarakat dan tempat rekreasi publik, sehingga harus dibicarakan dahulu jangan asal menutup atau membongkar," kata Cecep, dikutip dari jabar.tribunnews.com.

"Pemkot Bandung harus bijak, misalnya pengelolaan boleh oleh yayasan tetapi dengan kerjasama bersama pemkot alias bareng-bareng dalam mengelolanya," imbuhnya.

Sementara itu, terkait masalah kepemilikan aset, Cecep mengingatkan untuk menyerahkannya kepada hasil persidangan.

Baca juga: Kebun Binatang Bandung Dituding Tunggak Uang Sewa Rp 12 Miliar Sejak 2007

"Harus cari solusi yang win-win solution. Buatlah kesepakatan bersama agar warga pun masih bisa menikmati Kebun Binatang dengan harga yang terjangkau. Kebun Binatang ini bagian dari hiburan rakyat," ucap Cecep.

"Sekali lagi, hargai dan hormati proses hukum serta kelola Kebun Binatang secara bersama-sama," tandasnya.

Penjelasan BKAD

Kepala Bidang Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah BKAD Kota Bandung, Siena Halim menjelaskan bahwa Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola Bandung Zoological Garden yang menunggak biaya sewa justru membayar ke pihak lain yang mengaku sebagai pemilik Kebun Binatang Bandung.

Padahal, menurut Siena, pihak yayasan sebelumnya selalu membayar tepat waktu kepada Pemkot Bandung.

"Teguran sudah ada. Pilihannya tahun ini harus membayar," ungkapnya, dikutip dari bandung.kompas.com.

Baca juga: Fakta-fakta Pengunjung Kebun Binatang Ditarik Orangutan, Viral di Medsos, Dilakukan demi Konten