Soal Tragedi di Nduga, Anggota DPR Minta TNI-Polri Ubah Pola Penanganan KKB

JAYAPURA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Yan P Mandenas meminta aparat keamanan mengubah pola penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Hal ini disampaikan untuk merespons tragedi pembantaian yang dilakukan KKB terhadap 11 warga sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/7/2022).

"Pola keamanan di Papua ini haus terpadu dan tidak mengedepankan ego sektoral. Sampai saat ini penanganan konflik di Papua masih terjadi ego sektoral sehingga konflik ini tidak selesai," ujar Mandenas di Jayapura, Senin (17/7/2022).

Mandenas meminta aparat keamanan melakukan pemetaan untuk mengklasifikasi situasi konflik di sejumlah daerah di Provinsi Papua.

Hal ini dianggap perlu dilakukan agar penanganan konflik di tiap daerah berbeda, tergantung potensi kerawanannya.

Baca juga: 12 Korban Pembantaian KKB di Nduga Ditemukan di 4 Lokasi Terpisah

"Tidak semua daerah di Papua ditangani dengan pola yang sama, kalau sama akhirnya masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa kadi korban. Ditambah lagi provokasi yang dilakukan elit-elit yang terus berkembang dari waktu ke waktu," kata Mandenas.

Menurut dia, provokasi para elite tertentu yang berbau rasis dan menyudutkan para pendatang memicu kebencian di kalangan masyarakat asli Papua.

Hal ini menyebabkan masyarakat sipil yang menjadi korban keganasan KKB didominasi warga pendatang atau luar Papua.

Mandenas menegaskan, kehadiran para pendatang di pelosok Papua justru membawa hal positif bagi masyarakat setempat.

"Kalau orang Sulawesi tidak buka kios di pegunungan apa orang pegunungan bisa makan? Kan tidak, jadi jangan kita anggap kedatangan mereka sebagai ancaman," tuturnya.