Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelolaan Bersama TN Komodo, Anggota DPRD NTT: Ini Beri Kontribusi Langsung Buat PAD

Kompas.com - 18/07/2022, 22:12 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Jebarus menyebut, pengelolaan bersama Taman Nasional Komodo (TNK) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sangat menguntungkan daerah.

"Hal ini tentu patut kita dukung agar pariwisata komodo memberi kontribusi langsung bagi pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat," ujar Boni, kepada Kompas.com, Senin (18/7/2022) malam.

Baca juga: Pengusaha Wisata Bahari dan Dive Operators di Labuan Bajo Tolak Kenaikan Tiket Masuk ke TN Komodo

Boni mengapresiasi usaha Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat untuk menjadikan TNK dikelola bersama.

Dia menyebut, wacana dan tekad Pemprov NTT, dilakukan sejak 2018. Usaha itu berhasil mencapai kesepahaman bersama dengan pemerintah pusat.

Beberapa hal yang patut didukung, lanjut dia, yakni kebijakan dengan konservasi menjadi skala prioritas. Anggaran dan tenaga penjaga pada wilayah TNK selama ini kecil dan itu pun pengelolaannya dinilai tidak transparan.

"Bayangkan saja, di Pulau Komodo pegawai resmi TNK tidak lebih dari lima orang. Sisanya pegawai kontrak yang diperbantukan dari masyarakat sekitar," ungkap Boni.

"Tidak masuk akal, mereka akan menjaga ekosistem yang berkelanjutan," sambung politisi Partai Demokrat itu.

Dengan pengelolaan bersama, retribusi dan karcis masuk bisa dibagikan kepada pemerintah pusat, Pemprov NTT, dan Pemkab Manggarai Barat.

Hal itu tentu perlu dukung agar pariwisata komodo memberi kontribusi langsung bagi PAD NTT dan Pemkab Manggarai Barat.

"Apresiasi juga kami sampaikan pengelolaan TNK diberikan kepada badan usaha milik daerah yakni PT Flobamora," kata Boni.

Sebagai perusahaan milik daerah, pengawasan dan pengendalian masih dalam ruang lingkup kewenangan negara dan perangkatnya.

Kondisi ini sebagai bukti transparansi pengelolaan, karena ada BPK, penegak hukum, DPR, dan DPRD.

Sehingga, itu dilakukan untuk menampik analisir liar dan sesat, seolah-olah PT Flobamora sebagai perusahaan swasta dan ada kepentingan pribadi dan kelompok.

Dia berharap, konservasi, pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan TNK menjadi urusan seluruh rakyat NTT dan juga tanggung jawab sosial bagi wisatawan.

"Jika ada pihak yang tidak setuju atau menolak kehadiran BUMD Provinsi NTT untuk mengelolanya, patut kita pertanyaakan keperpihakanya terhadap kesejateraan NTT. Pemerintah mau dan saya yakin masyarakat setuju bahwa sebagian penghasilan dari TNK untuk pendapatan asli bagi Provinsi dan Kabupaten," kata Boni.

Terkait penolakan pelaku usaha dan masyarakat atas tarif masuk kawasan Komodo yang dianggap begitu besar dan memberatkan, Boni menyebut, hal itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah.

Dia mengatakan, penetapan waktu dan jumlah adalah keputusan bersama dengan pemerintah pusat. Bukan kewenangan absolut dari pemerintah provinsi.

Menurutnya, sejak 2018 hingga 2022, adalah waktu yang cukup untuk mendalami masalah.

Baca juga: Gubernur NTT: Kenaikan Tarif TN Komodo Tetap Berlaku Sesuai Rencana

"Ketika ada penolakan, tentu menjadi catatan tersendiri. Dari segi kebijakan dan pengelolaan tidak bisa ditawar lagi," imbuhnya.

Namun, dari segi waktu dan jumlah mungkin saja bisa dilakukan perubahan, sepanjang para pihak bisa menangkap keperpihakan Pemprov NTT untuk menjaga keberlangsungan ekosistem Komodo di masa depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesaksian Warga soal Tempat Judi Online di Purwokerto, Aktivitas 24 Jam dan Banyak Anak Muda

Kesaksian Warga soal Tempat Judi Online di Purwokerto, Aktivitas 24 Jam dan Banyak Anak Muda

Regional
Penjelasan Disnaker Kota Semarang soal PHK Massal di PT Sai Apparel

Penjelasan Disnaker Kota Semarang soal PHK Massal di PT Sai Apparel

Regional
Tabrak Lari Mobil Xtrail Hitam di Jambi, Polisi Buru Pelaku

Tabrak Lari Mobil Xtrail Hitam di Jambi, Polisi Buru Pelaku

Regional
Tewaskan Lawan Tawuran, Pemuda di Semarang Terancam 15 Tahun Penjara

Tewaskan Lawan Tawuran, Pemuda di Semarang Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Tragedi di Hotel Kelas Melati di Kuningan, Gadis Muda Asal Jakarta Dibunuh Kekasihnya

Tragedi di Hotel Kelas Melati di Kuningan, Gadis Muda Asal Jakarta Dibunuh Kekasihnya

Regional
Pilkada Jambi, Gerindra Siapkan 3 Kader Potensial

Pilkada Jambi, Gerindra Siapkan 3 Kader Potensial

Regional
Di Tengah Sengketa Lahan, PPDB SDN 212 Kota Jambi Tetap Dibuka

Di Tengah Sengketa Lahan, PPDB SDN 212 Kota Jambi Tetap Dibuka

Regional
Golkar-PKS Wacanakan Tim Khusus Koalisi untuk Pilkada Solo 2024

Golkar-PKS Wacanakan Tim Khusus Koalisi untuk Pilkada Solo 2024

Regional
Kasus Mayat Perempuan Tanpa Busana di Hotel Kuningan, Korban Dibunuh Pacar yang Cemburu

Kasus Mayat Perempuan Tanpa Busana di Hotel Kuningan, Korban Dibunuh Pacar yang Cemburu

Regional
Pulang Merantau dari Kalimantan, Ayah Dihabisi Anaknya di Kebumen, Ada Sayatan Benda Tajam

Pulang Merantau dari Kalimantan, Ayah Dihabisi Anaknya di Kebumen, Ada Sayatan Benda Tajam

Regional
Ketua TP PKK Pematangsiantar Ingatkan Pentingnya Pendidikan Anak-anak PAUD

Ketua TP PKK Pematangsiantar Ingatkan Pentingnya Pendidikan Anak-anak PAUD

Regional
Gerebek 3 Tempat Judi Online di Purwokerto, Polisi Amankan Puluhan Orang dan Ratusan Komputer

Gerebek 3 Tempat Judi Online di Purwokerto, Polisi Amankan Puluhan Orang dan Ratusan Komputer

Regional
2 Orang Terseret Arus di Pantai Lhoknga, 1 Tewas, 1 Masih Hilang

2 Orang Terseret Arus di Pantai Lhoknga, 1 Tewas, 1 Masih Hilang

Regional
6 Karyawan Koperasi di Sikka Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan dalam Jabatan

6 Karyawan Koperasi di Sikka Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan dalam Jabatan

Regional
Dengan Tema Manjadda Wajada, Festival Al-A’zhom Kota Tangerang Akan Kembali Hadir pada Awal Juli 2024

Dengan Tema Manjadda Wajada, Festival Al-A’zhom Kota Tangerang Akan Kembali Hadir pada Awal Juli 2024

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com