Puluhan Pelajar SMA Tak Tertampung PPDB, Disdikbud Kaltara Buka Satu Kelas Baru di SMAN 2 Nunukan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara, menambah satu ruang kelas baru di SMAN 2 Nunukan, Kalimantan utara.

Kepala Kantor Cabang Disdikbud Kaltara Nunukan Warsito mengatakan, kelas tersebut menjadi solusi dan respons atas polemik adanya puluhan pelajar Nunukan yang tidak terakomodasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.

"Kita buka satu kelas di SMAN 2 Nunukan, karena hanya sekolah tersebut yang ada ruangannya," ujar Warsito, Minggu (17/7/2022).

Baca juga: Polemik PPDB Kaltara, Orangtua Geruduk Dinas Pendidikan hingga Siswa 3 di Wilayah Tak Terjangkau Jalur Zonasi

Solusi ini diharap menjawab keberatan puluhan orangtua murid yang memprotes kinerja aplikasi PPDB Kaltara 2022, yang tidak mengakomodasi puluhan pelajar Nunukan pada formasi afirmasi dan zonasi.

"Alhamdulillah tertampung satu rombel (rombongan belajar) tambahan maksimal 32 calon siswa," katanya. 

Sebelumnya, puluhan pelajar di Kabupaten Nunukan Kaltara, mengeluhkan karena ditolak dalam proses PPDB 2022.

Akibatnya, puluhan orangtua murid beramai ramai mendatangi kantor cabang Disdikbud Kaltara mempertanyakan persoalan tersebut.

Baca juga: Sepi Peminat, Disdik Kota Bandung Akan Kembali Buka PPDB Online SD

Juru bicara dan perwakilan orang tua murid yang melakukan aksi protes, Mansur Rincing, mengatakan, janggal jika anak-anak yang masuk lewat jalur afirmasi justru ditolak oleh sekolah.

"Yang diutamakan seharusnya adalah jalur afirmasi. Nyatanya, mereka yang kurang mampu malah mendapat ketidakadilan. Ada sekitar 20-an anak yang ditolak masuk sekolah, baik di SMAN 1 atau SMAN 2 Nunukan," ujarnya pada 15 Juli lalu. 

Mansur menilai permasalahan ini bukan perkara sepele karena membatasi anak anak memperoleh hak dasar sebagai warga Negara, yaitu pendidikan.

Sementara itu, Ketua PPDB Kaltara 2022 Anugraha menjelaskan, munculnya permasalahan puluhan pelajar Nunukan jalur afirmasi tidak diterima sekolah, disebabkan dua hal.

Baca juga: Harga Cabai di Nunukan Meroket hingga Rp 200.000 Per Kg, Ini Penyebabnya

Pertama, usulan kuota jalur PPDB di wilayah berasal dari cabang yang dihimpun dari masing masing sekolah.

Usulan tersebut, menjadi dasar atas keluarnya SK Gubernur untuk menetapkan kuota pelajar.

Kedua, aplikasi PPDB Kaltara 2022, sebelumnya dikendalikan oleh operator lama.

Operator tersebut telah mengundurkan diri sehingga operator baru belum terlalu menyerap semua sistem kendali hingga menimbulkan kasus puluhan pelajar jalur afirmasi di Nunukan, tertolak oleh sistem.