Perluasan RSUD Ibu Fatmawati Solo, Gibran Akan Gunakan Dana Pinjaman

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RSUD Ibu Fatmawati Soekarno atau Ngipang, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, segera dibangun.

Rencananya, pembangunan RSUD Fatmawati ini bakal terealisasi pada 2023, menyusul adanya tanah atau lahan yang belum dimanfaatkan.

"Kita punya lahan 3.000-an (meter persegi), dan Rumah Sakit Ngipang Fatmawati sangat-sangat ramai dan profitable, harus ada ekspansi, mulai tahun depan," jelas Gibran Rakabuming saat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, Jumat (15/7/2022).

Wacana ini telah masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Pioritas Plafon Anggaran Sementara (KAU-PPAS) 2023, dan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pioritas Pioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2023.

Baca juga: Pesta Miras di Stadion Mini Solo, 8 Warga Digelandang Polisi

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan sumber dana mengunakan sistem pinjaman dari pihak lain.

"Kemarin dari Dinas Kesehatan sudah melakukan simulasi-simulasi peminjaman. Sudah saya arahkan untuk melakukan pinjaman di beberapa instansi, bisa pinjam ke sini atau ke sini, bandingkan saja bunganya," kata Gibran Rakabuming.

"Iya (pinjaman), masih fisibel soalnya mereka masih punya kapital dan mengangsur masih sangat kuat sekali. Rumah sakitnya ramai sekali," jelasnya.

Gibran menambah rencana ini dibuat untuk peningkatan rumah sakit daerah di Kota Solo dari segi fasilitas dan pelayanan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto menjelaskan rencana penggunaan dana pinjaman ini menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikemungkinkan kurang.

"Iya butuhnya besar, selain hal membangun perlu mengisi bangunan. Mengisinya (anggaran) sudah besar apalagi nanti mengisi perlengkapan medis yang harganya juga tidak kecil. Tapi ini belum dibahas detail mekanisme anggarannya," jelas Sugeng, Jumat (15/7/2022).

Wakil Ketua DPRD Solo menjelaskan rencana pembangunan bersifat multi year lantaran APBD dalam satu tahun dipastikan tidak cukup.

"Makanya kan sebenarnya ada klausul multi year tidak bisa dalam satu tahun ke anggarannya jelas tidak mampu. Seharusnya untuk ketika hanya mengandalkan APBD ya mungkin mampu seperti yang Bung Karno 3 tahun anggaran, apakah nanti dibuat seperti itu ? sekali lagi detailnya belum (dibahas)," katanya.