Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Disebut Usir Warga yang Akan Berdemonstrasi Menolak Kenaikan Tiket Taman Nasional Komodo, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 13/07/2022, 19:16 WIB
Nansianus Taris,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

Baginya, tindakan yang dilakukan Kasat Intelkam merupakan bentuk arogansi penegak hukum terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Formapp mendesak kepada Kapolri, Kapolda NTT agar mencopot Kasat Intelkam Polres Mabar yang dinilainya tidak menunjukkan presisi dalam tugas Polri yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi, berkeadilan serta mengayomi, dan melindungi masyarakat.

"Kapolres juga harus dicopot, karena ia bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya yang tidak memahami regulasi. Copot itu Kapolres Felli," tegas Rafael.

"Saat ini kami sedang berkordinasi dengan beberapa pihak agar menyampaikan surat kami kepada Kapolri, Kapolda dan Komisi Hukum DPR RI," sambung dia.

Baca juga: Tiket Masuk TN Komodo Sudah Termasuk dalam Biaya Konservasi Rp 3,75 Juta

Penjelasan Kasat Intelkam

Kasat Intelkam Iptu Markus F.S. Wangge menjelaskan, pengusiran terhadap ketua Formap Manggarai Barat itu tidak benar.

Peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah Formmap Mabar mengirimkan surat kepada Kapolres Manggarai Barat terkait pemberitahuan aksi di Labuan Bajo tentang penolakan kenaikan harga tiket masuk di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Menindaklanjuti surat tersebut, pihaknya memanggil koordinator aksi untuk datang ke Polres Mabar dan bersama-sama mendiskusikan rencana aksi.

Karena tertuang dalam surat pemberitahuan aksi dilaksanakan setiap hari yakni dari tanggal 14 hingga 30 Juli 2022. Aksi itu berlangsung selama 12 hari.

"Saat diskusi, saya menawarkan agar aksinya ditunda di atas tanggal 25 Juli 2022 karena adanya beberapa kegiatan Internasional G20 yang dilaksanakan di Labuan Bajo maupun adanya rencana kunjungan dari Presiden Timor Leste dan Presiden RI," jelas Markus dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu sore.

Selain itu, dirinya juga menawarkan untuk memfasilitasi pihak Formap agar mengedepankan dialog bersama Pemda dan DPRD Mabar serta meminta agar suratnya diubah untuk pelaksanaan aksi tidak maraton setiap hari selama 12 hari.

Sebab, apabila aksi dilaksanakan selama 12 hari, tentu berpeluang mengganggu ketertiban umum di Labuan Bajo.

Baca juga: Pameran Produk UMKM di Kampung Ujung Labuan Bajo, Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi

Tetapi pihak Formap tetap menolak dan kukuh melaksanakan aksi sekali pun sudah mendapat tawaran mediasi.

Pihaknya juga sudah menjelaskan terkait penyampaian pendapat di muka umum ada pengecualian pelaksanan kegiatan pada Hari Besar Nasional, yakni 30 Juli 2022 yang merupakan 1 Muharam 1444 Hijriah.

Karena tetap berargumen dan akan tetap melaksanakan kegiatan, ia pun mempersilahkan pihak Formap Mabar untuk meninggalkan ruangan dan akan ditindaklanjuti dengan surat.

“Negara kita adalah negara demokrasi. Untuk itu, Polri sangat mendukung penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat, tetapi ada beberapa ketentuan yang perlu kita semua taati," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kualitas Rendah, Beras Lokal di Kebumen Kurang Diminati meski Harganya Turun

Kualitas Rendah, Beras Lokal di Kebumen Kurang Diminati meski Harganya Turun

Regional
Diduga Hendak Perang Sarung, Puluhan Pelajar di Demak Diamankan Polisi

Diduga Hendak Perang Sarung, Puluhan Pelajar di Demak Diamankan Polisi

Regional
SPBU di Jalan Utama Kabupaten Semarang Diperiksa untuk Mencegah Kecurangan

SPBU di Jalan Utama Kabupaten Semarang Diperiksa untuk Mencegah Kecurangan

Regional
Peringati Jumat Agung, Remaja di Magelang Rasakan Penyaliban Yesus

Peringati Jumat Agung, Remaja di Magelang Rasakan Penyaliban Yesus

Regional
Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Wagub Audy Minta Warga Waspada

Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Wagub Audy Minta Warga Waspada

Regional
Jalan Rusak Pasca Banjir di Demak Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran

Jalan Rusak Pasca Banjir di Demak Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran

Regional
Sebelum Bunuh Mantan Anak Buah, Bos Madu di Banten Konsumsi 10 Pil Koplo

Sebelum Bunuh Mantan Anak Buah, Bos Madu di Banten Konsumsi 10 Pil Koplo

Regional
Depresi Hamil di Luar Nikah, Remaja Putri di Jepara Bekap dan Buang Bayinya ke Sungai

Depresi Hamil di Luar Nikah, Remaja Putri di Jepara Bekap dan Buang Bayinya ke Sungai

Regional
Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kasus Bermula dari Anjloknya Ekspor PT Timah Tbk

Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kasus Bermula dari Anjloknya Ekspor PT Timah Tbk

Regional
Jalan Salib di Pulau Sumba, Angkat Isu Kerusakan Alam yang Jadi Masalah Zaman Modern

Jalan Salib di Pulau Sumba, Angkat Isu Kerusakan Alam yang Jadi Masalah Zaman Modern

Regional
150 Kios di Pasar Cipungara Subang Hangus Terbakar, Damkar Kesulitan Padamkan Api

150 Kios di Pasar Cipungara Subang Hangus Terbakar, Damkar Kesulitan Padamkan Api

Regional
Sebanyak 78.572 Keluarga Berisiko Stunting di Bengkulu

Sebanyak 78.572 Keluarga Berisiko Stunting di Bengkulu

Regional
Nyamar Jadi Sopir Ojek Online, Pria di Malang Curi Tas Pemilik Warung Nasi

Nyamar Jadi Sopir Ojek Online, Pria di Malang Curi Tas Pemilik Warung Nasi

Regional
Polresta Cirebon Siaga Kepadatan Pemudik Awal Saat 'Long Weekend'

Polresta Cirebon Siaga Kepadatan Pemudik Awal Saat "Long Weekend"

Regional
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Sebut Kinerja Pemprov pada 2023 Meningkat, Berikut Indikator Capaiannya

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Sebut Kinerja Pemprov pada 2023 Meningkat, Berikut Indikator Capaiannya

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com