Aksi ini dilakukan masyarakat perbatasan yang sudah muak dengan kondisi serba sulit dan terisoasi, namun masih menjadi korban keadaan yang disinyalir akibat adanya permainan harga antara koperasi di Krayan dan koperasi di Malaysia.
Dengan skema perdagangan yang diatur koperasi, yang sebelumnya merupakan solusi perdagangan lintas batas di tengah pandemi.
Harga barang kebutuhan pokok penting (Bapokting), di dataran tinggi Krayan, selalu jauh lebih mahal dari sebelum Covid, dan tak kunjung turun hingga hari ini.
Camat Krayan, Ronny Firdaus menuturkan, blokade dilakukan sebagai aksi unjuk rasa atas tingginya bahan pokok dan Sembako sejak pandemi covid 19 yang tak kunjung turun.
Selain itu, alur pengiriman barang yang keluar masuk, ditentukan melalui sebuah koperasi yang ditunjuk oleh Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching Sarawak.
"Ada kekecewaan masyarakat yang diduga dipicu monopoli harga oleh Koperasi. Akhirnya masyarakat protes dengan menutup total akses keluar masuk perbatasan RI - Malaysia, Long Midang menuju Ba'kelalan Malaysia," ujarnya.
Harga tinggi yang tak kunjung turun, menjadi pokok masalah yang terus dipertanyakan. Meski Krayan masih mendapat suplay Sembako dari Tarakan dan Malinau, namun perdagangan tradisional antara Krayan – Ba’kelalan, yang terjadi sejak Indonesia merdeka, masih menjadi urat nadi yang selama ini lebih diandalkan warga perbatasan.
Warga Krayan menuding ada monopoli harga pihak koperasi yang memanfaatkan kondisi sulit. Mereka masih berharap keuntungan tinggi dan rela mengorbankan masyarakat di batas negeri.
Baca juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ribuan Botol Miras via Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kalbar
Sebagai contoh, harga gula pasir yang tadinya Rp 14.000-16.000 per kg sebelum wabah Covid-19, dengan sistem perdagangan melalui koperasi yang jalan sampai hari ini, harganya dibanderol Rp 24.000-26.000 per Kg.
Demikian juga dengan bahan bangunan. Semen misalnya, sebelum melalui koperasi dijual dengan harga Rp 180.000-230.000 per zak, begitu lewat koperasi, harga menjadi Rp 300.000 per zak.
"Karena RI dan Malaysia sudah masuk endemi, maka masyarakat menuntut supaya sistem perdagangan itu kembali seperti semula bebas (business to business) tanpa harus dengan berbagai persyaratan," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.