Bikin Surat Panggilan KPK Palsu ke Anggota Dewan, Pensiunan PNS Dituntut 2 Tahun Penjara

LAMPUNG, KOMPAS.com-Seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dituntut dua tahun penjara karena dianggap memalsukan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat, Lampung.

Surat panggilan palsu itu ditujukan untuk lima orang anggota dewan dengan alasan pemeriksaan proyek beranggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat Eri Fatriansyah menyebutkan, terdakwa atas nama Abdul Chalik (70) telah terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Baca juga: Demi Dapat Pinjaman Bank, PNS di Mataram Diduga Palsukan Dokumen

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan warga Pekon (desa) Labuan Mandi, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat tersebut terbukti memalsukan surat panggilan KPK.

Surat panggilan tersebut ditujukan kepada lima orang anggota DPRD Pesisir Barat yakni, Piddinuri, AE Wardana, M Towil, Rifzon Efendi dan Ali Yudiem.

"Menuntut, memohon kepada majelis hakim yang mengadili menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani," kata Eri dalam keterangan tertulis, Jumat (8/7/2022).

Sidang agenda tuntutan ini sendiri telah digelar secara telekonferensi di Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung Barat pada Kamis (7/7/2022) kemarin.

Baca juga: Diduga Palsukan Dokumen Tanah, 4 Pegawai BPN Manggarai Barat Ditahan

Di dalam dakwaannya, jaksa penuntut mengungkapkan surat panggilan palsu dengan kop surat KPK itu diserahkan terdakwa kepada sekretariat DPRD Pesisir Barat pada September 2021.

Surat ini berisikan panggilan agar kelima orang anggota dewan yang dituju memberikan keterangan terkait kegiatan proyek pembangunan Gedung Pemkab Pesibar dan SMP Krui 2015-2020.

Di dalam surat palsu itu juga disebutkan diduga ada tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek itu.