Kejati Banten Usut Perkara Dugaan Korupsi Bank Banten dan Bulog

SERANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten saat ini tengah mendalami dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat menghadiri acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Banten di Gedung Negara, Kota Serang, Kamis (7/7/2022).

"Satu perkara di bulog sudah naik penyidikan dan satu lagi kita naikan ke penyidikan perkara di Bank Banten," kata Leonard kepada wartawan.

Baca juga: Perkara Doni Salmanan Dilimpahkan Mabes Polri ke Kejati Jabar

Dikatakan Leonard,  penyidikan dugaan korupsi di Bank Banten dilakukan dalam rangka mendukung proses restrukturisasi yang sedang berjalan.

"Kami mendukung  dalam rangka  restrukturisasi bersama dengan Pak Gubernur, restrukturisasi Bank Banten akan kita dukung full," ujar Leonard.

Namun, mantan Kapuspen Kejagung RI itu mengungkapkan, penyidikan yang sedang dilakukan diharapkan tidak menggangu pelayanan Bank Banten kepada masyarakat.

Sebab, perbankan sangat rentan akan adanya kepercayaan publik dari bisnis yang dilakukan Bank Banten.

"Namun dalam rangka mendukung restrukturisasi tersebut, jangan sampai ini jadi rush (terburu-buru). Karena proses perbankan ini sangat trust (kepercayaan)," beber dia.

"Dalam rangka restrukturisasi, agar nanti kerugian-kerugian yang ditimbulkan itu dapat mendukung dalam restrukturisasi Bank Banten," tambahnya.

Baca juga: Kepala Kejati Banten: Anak Buah Main dan Minta Proyek, Laporkan!

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, penyidikan Bank Banten diduga terkait penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) sebesar Rp 65 miliar.

Dugaan korupsi pada KMK dan KI di Bank Banten tersebut diberikan Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM) senilai Rp 65 miliar pada 2017. 

Diketahui, Kejati Banten telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-538/ M.6/Fd.1/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 terkait tersebut oleh Pidsus Kejati Banten.