Awal Mula Koperasi Penyuplai Bahan Pokok untuk Warga Krayan Kaltara, Belakangan Diduga Monopoli Harga

Surat Gubernur mendapat dukungan KJRI Khucing dengan Surat Konjen RI Kuching Nomor : 1485/B/KCH/VIII/2020/01/05 tanggal 10 Agustus 2020 perihal permohonan bantuan bahan logistik untuk masyarakat Sempadan Kalimantan Utara. Juga, Surat Konjen RI Kuching Nomor: 1704/B/Kch/IX/2020/05/02 tanggal 10 September 2020 perihal pelarasan kembali hubungan bilateral Indonesia dan Sarawak di berbagai sektor dalam masa pandemi Covid-19.

Surat tersebut juga sudah mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri (Sosek Malindo Indonesia) melalui Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Ketua KK Sosek Indonesia Nomor: 193/2741/BAK perihal permohonan perdagangan di wilayah perbatasan Sempadan antara Long Bawan (Kaltara)-Bakelalan (Serawak Malaysia).

‘’Begitu ada persetujuan, maka ditunjuklah dua koperasi untuk penanggung jawab distribusi, koperasi lokal di Krayan dan sebuah operasi di Sarawak,’’tuturnya.

Namun saat ini, kebijakan tersebut justru menjadi polemik karena masyarakat menuding koperasi yang ditunjuk telah melakukan monopoli dagang dengan membanderol harga cukup tinggi dan sangat memberatkan mereka.

Warga Adat Dayak Lundayeh menuding koperasi memiliki peluang besar mengontrol harga, meski harus mengorbankan kondisi masyarakat perbatasan yang sudah sulit.

Keberatan tersebut, berujung pada blokade dan penutupan total akses jalan keluar masuk Krayan – Ba’kelalan Malaysia yang selama ini menjadi jalur utama perdagangan lintas batas, pada Selasa (5/7/2022).

Masyarakat Adat Dayak Lundayeh meminta agar skema perdagangan berjalan sebagaimana tradisi yang sudah terjadi bertahun-tahun. Pemerintah diminta kembali membuka luas peluang pengusaha Krayan dan Malaysia untuk berbisnis, tidak hanya melalui koperasi yang rawan monopoli dan permainan harga.

Ilham menambahkan, skema perdagangan lintas batas dengan sistem antar koperasi di Krayan dan Sarawak, dibuat saat pandemi Covid-19.

Saat ini, situasi telah berbeda. Tentunya kebijakan tersebut, sudah seharusnya kadaluwarsa, sehingga butuh pembaharuan.

‘’Kita masih melakukan rapat untuk memutuskan akan seperti apa masalah ini. Kita mencoba menjajaki masalah ini dengan berkoordinasi dengan KJRI Kuching. Harapan Pemprov Kaltara, tentu menginginkan hasil terbaik untuk warga perbatasan RI – Malaysia,’’kata Ilham.