ACT Bogor Tak Berizin, Dinsos Monitoring Aktivitas Pengumpulan Donasi Cegah Timbulnya Korban

Kompas.com - 06/07/2022, 22:10 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di daerah Kota Bogor, Jawa Barat, dipastikan tidak terdaftar atau izin beroperasi menyelenggarakan pengumpulan donasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin pada Rabu (6/7/2022).

Kantor ACT yang berlokasi di Jalan Achmad Adnawijaya (Pandu Raya) Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, hingga kini masih beroperasi normal meskipun diterpa masalah dugaan penyelewengan dana donasi.

Baca juga: Dinsos: ACT Kota Bandung dan Cirebon Tak Pernah Urus Izin

"Iya, tadi saya minta staf untuk melihat ACT itu terdaftar enggak, ternyata tidak terdaftar dalam daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kota Bogor. Jadi di Dinsos Kota Bogor juga tidak terdaftar. Mungkin mereka berfikir cukup yang dari kementerian," ungkap Fahrudin saat dihubungi, Rabu.

"Kalau tidak terdaftar ya tentu tidak punya izin operasional (galang donasi). Bisa dipastikan begitu," imbuh Fahrudin menegaskan keberadaan kantor ACT di Kota Bogor, akan tetapi tidak terdaftar di Dinsos.

Fahrudin mengungkapkan, Dinas Sosial Kota Bogor tidak mengetahui sejak kapan kantor ACT beroperasi di wilayahnya.

Sebab, selama ini belum pernah ada data perizinan terkait pengumpulan donasi dari lembaga filantropi tersebut.

Karena tidak terdata sejak kapan mereka beroperasi, maka pihaknya akan mengecek mereka menempati gedung apa, kemudian gedung itu digunakan untuk apa.

Menurut dia, pengumpulan donasi di tingkat daerah harus terdaftar dan memiliki izin. Ia menegaskan bahwa aturan mengenai hal itu sudah ada.

Baca juga: Meski Izin PUB Dicabut, Kantor ACT Lhokseumawe Masih Beroperasi

Kasus ini bisa memberikan pelajaran kepada semua lembaga donasi yang diberikan izin untuk mengumpulkan uang harus punya kewajiban melapor ke tingkat daerah.

"Kalau dia di tingkat kabupaten kota ngumpulin uangnya, ya ngelapor ke tingkat ke kabupaten kota. Jadi ada kewajiban mereka lapor ke dinsos daerahlah," ucapnya.

Di samping itu, Fahrudin menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah monitoring aktivitas di kantor ACT tersebut.

Langkah yang monitoring aktivitas itu dilakukan agar mereka para karyawan juga tidak jadi korban karena ketidaktahuan.

"Jadi yang bisa kita lakukan paling monitoring aktivitas. Sekalipun mereka tidak terdaftar, kita harus memastikan dan mengingatkan kalau tidak terdaftar jangan coba-coba melakukan kegiatan lembaga kesejahteraan sosial," tutur dia.

"Hal ini juga untuk mengingatkan jangan sampai mereka jadi korban. Bisa saja mereka jadi korban karena perintah dari atas. Kan kasian warga dan karyawannya karena warga kita Kota Bogor," tambah dia.

Sejauh ini, ia memastikan lembaga tersebut tidak pernah menjalin kerja sama dengan Pemkot Bogor untuk menggalang atau pun menyalurkan donasi ke masyarakat.

"Itu juga saya pastikan enggak ada sama sekali keterlibatan Pemkot menggalang dana dengan mereka," ujarnya.

Aturan pengumpulan sumbangan

Perihal pengumpulan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 6 PP tersebut menyatakan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan maksimal 10 persen dari total sumbangan.

"Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan," bunyi pasal tersebut.

Sementara, perihal Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021.

Baca juga: Kondisi Terkini Kantor ACT Ciamis Setelah Dugaan Penyelewengan Dana ACT Jadi Sorotan

Dijelaskan Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut, Pengumpulan Uang dan Barang atau PUB merupakan setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan berbadan hukum uang terdiri dari perkumpulan atau yayasan.

"Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan," demikian Pasal 3 Ayat (3) Permensos Nomor 8 Tahun 2021.

PUB dapat dilakukan dengan beragam cara seperti mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan barang, pengedaran daftar derma, dan penempatan kotak sumbangan di tempat umum.

Cara lainnya yakni permintaan ke masyarakat secara tertulis atau lisan, layanan pesan singkat donasi, layanan melalui rekening bank, media sosial, dan lain-lain.

Adapun hasil PUB dapat berupa uang atau barang yang ditujukan untuk pembangunan kesejahteraan sosial, kebencanaan, agama atau kerohanian, kejasmanian, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, dan kebudayaan.

Menurut Pasal 11 Permensos Nomor 8 Tahun 2021, izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Izin PUB dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu bulan.

Kemudian, dijelaskan dalam Pasal 19 bahwa Menteri Sosial berwenang menolak permohonan izin PUB, atau menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin tersebut.

Izin PUB bisa dicabut dengan alasan untuk kepentingan umum, meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan pelanggaran, atau menimbulkan permasalahan.

Sanksi pelanggaran

Penyelenggara PUB sedianya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan itu memuat rincian dan jumlah hasil pengumpulan sumbangan, hingga rincian penyaluran bantuan.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, penyelenggara PUB dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pidana.

Menurut Pasal 27 Permensos, sanksi administratif terdiri dari 3 jenis. Pertama, teguran tertulis paling banyak 3 kali.

Kedua, penangguhan izin yang dijatuhkan jika penyelenggara PUB tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran tertulis. Ketiga, pencabutan izin.

"Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian Pasal 30 Permensos Nomor 8 Tahun 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah Brigadir J: Yosua Tak Pernah Cerita Buruk Soal Ferdy Sambo, Kami Tak Menyangka Ia Mati Atas Perintahnya

Ayah Brigadir J: Yosua Tak Pernah Cerita Buruk Soal Ferdy Sambo, Kami Tak Menyangka Ia Mati Atas Perintahnya

Regional
Seorang Warga Luwu Timur Tewas Kena Panah Ikan Rekannya Sendiri

Seorang Warga Luwu Timur Tewas Kena Panah Ikan Rekannya Sendiri

Regional
Gempa M 5,9 Guncang Maluku Tenggara Barat, Terasa hingga Sorong

Gempa M 5,9 Guncang Maluku Tenggara Barat, Terasa hingga Sorong

Regional
Lagi, Gempa M 4,9 Guncang Sumbawa, Warga: Lebih Kuat dari yang Terjadi Tadi Sore

Lagi, Gempa M 4,9 Guncang Sumbawa, Warga: Lebih Kuat dari yang Terjadi Tadi Sore

Regional
Ayah Brigadir J: Ferdy Sambo Jujurlah ke Penyidik Apa Motif Pembunuhan, Putri Jangan Sembunyi di Balik Layar

Ayah Brigadir J: Ferdy Sambo Jujurlah ke Penyidik Apa Motif Pembunuhan, Putri Jangan Sembunyi di Balik Layar

Regional
WN China Terpeleset Saat Mendaki Gunung Rinjani, Kaki Cedera hingga Tak Bisa Jalan

WN China Terpeleset Saat Mendaki Gunung Rinjani, Kaki Cedera hingga Tak Bisa Jalan

Regional
Ganjar Apresiasi Mobil Listik Buatan SMK Institut Indonesia Kutoarjo

Ganjar Apresiasi Mobil Listik Buatan SMK Institut Indonesia Kutoarjo

Regional
Aniaya ASN di NTT, 5 Warga Ditetapkan Tersangka

Aniaya ASN di NTT, 5 Warga Ditetapkan Tersangka

Regional
Profil Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh

Profil Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh

Regional
Markas Judi Online Berkedok Warung di Medan Digerebek,  Pelayan hingga Sekuriti Diperiksa

Markas Judi Online Berkedok Warung di Medan Digerebek, Pelayan hingga Sekuriti Diperiksa

Regional
Kunjungan Kerja ke Balikpapan, 2 Anggota DPRD Bontang Alami Kecelakaan di Tol Balsam

Kunjungan Kerja ke Balikpapan, 2 Anggota DPRD Bontang Alami Kecelakaan di Tol Balsam

Regional
Ferdy Sambo Tersangka, Bibi Brigadir J: Puji Tuhan Yosua Gugur Terhormat dan Bukan Pelaku Pelecehan Seksual

Ferdy Sambo Tersangka, Bibi Brigadir J: Puji Tuhan Yosua Gugur Terhormat dan Bukan Pelaku Pelecehan Seksual

Regional
Waktu Kunjungan Wisatawan di Pulau Komodo Rata-rata Hanya 2 Jam, Astindo: Tak Ganggu Ekosistem

Waktu Kunjungan Wisatawan di Pulau Komodo Rata-rata Hanya 2 Jam, Astindo: Tak Ganggu Ekosistem

Regional
5.000 Dosis Vaksin Disediakan Saat Konser Dream Theater di Solo

5.000 Dosis Vaksin Disediakan Saat Konser Dream Theater di Solo

Regional
Dream Theater Undang Presiden Jokowi Nonton Konsernya

Dream Theater Undang Presiden Jokowi Nonton Konsernya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.