Rakyat Kecil Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Anggota DPR RI: BPH Migas Enak Sekali Kerjanya

BREBES, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma mengritik kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan aplikasi digital MyPertamina, dianggap yang justru menambah beban masyarakat kecil.

"Pada dasarnya saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapat apa yang sudah jadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham," kata Paramitha, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Menurut Mitha, panggilannya, ada dua akar permasalahan sehingga memunculkan penggunaan aplikasi MyPertamina. Pertama karena BBM subsidi tidak tepat sasaran atau tidak sampai ke yang berhak.

Baca juga: Beli BBM Pakai Aplikasi Mypertamina, Dianggap Diskriminatif hingga Persulit Penimbun BBM

"Makanya mau pakai aplikasi baru lagi, padahal dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU. Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu, berarti selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik," kata Mitha.

Mitha mengungkapkan, program digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah. Daripada memakai aplikasi baru, Pertamina seharusnya mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang ketika Dirut Patra Niaga masih dijabat Mas’ud Khamid.

"Tujuan digitalisasi itu kan sudah jelas agar Pertamina punya data akurat dan transparan," kata Mitha.

Baca juga: Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa Cash, Baru Berlaku untuk Mobil

Menurut Mitha, jika penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite.

Selanjutnya, terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah BPH Migas.

"Pertamina hanya menjalankan penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga ke daerah terpencil. Berarti, selama ini BPH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik," katanya.

Baca juga: Cara Daftar MyPertamina untuk Beli Pertalite di SPBU Kota Yogyakarta

Menurutnya, yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah adalah BPH Migas. Ketika mereka sudah bagikan kuotanya, kenapa mereka tidak bisa mengawasi.

"Sejatinya mereka harus bertugas sesuai tupoksinya. Dari setiap liter BBM yang dibeli konsumen, itu ada fee yang didapat BPH Migas. Berarti selama ini masyarakat selalu bayar fee ke BPH Migas dari tiap liter pembelian BBM tapi kok BPH Migas enak sekali kerjanya, karena berarti fee yang kita bayarkan sia-sia," ujar Mitha.

Menurut Mitha, ada dua solusi agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Pertama, maksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Karena sudah lebih dari 90 persen SPBU yang dipasangkan alat digitaliasasi di seluruh Indonesia tapi tidak dijalankan dengan baik.

Baca juga: Ogah Pakai MyPertamina, Beberapa Warga Bandung Pilih Beli Bensin di Cimahi

"Jangankan di Jakarta, di Jateng, Jatim, Sumatera itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," kata Mitha.

Solusi kedua, BPH Migas agar bekerja dengan benar sesuai dengan tupoksi. "Ini kalau aplikasi my Pertamina tersebut gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas," kata Mitha.

"Kalau ada kelangkaan juga, pasti yang dibully Pertamina. Padahal BPH Migas yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang," imbuh Mitha.