Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Umum, Apa yang Harus Dilakukan Pengelola?

Kompas.com - 30/06/2022, 21:28 WIB

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, viral di media sosial video penumpang kereta api Argo Lawu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria di sebelahnya.

Pelaku pelecehan itu kemudian di-blacklist oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Atas kejadian pelecehan seksual di kereta api, PT KAI lantas mengampanyekan antikekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan maupun saat perjalanan kereta api di sejumlah Daerah Operasi (Daop).

Baca juga: Kampanyekan Antipelecehan Seksual di Kereta, PT KAI: Jangan Takut Lapor

Terkait adanya pelecehan seksual, baik di kereta api maupun kendaraan publik lainnya, pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, memberikan tanggapannya.

Menurut Azas, pengelola jasa tranportasi perlu membangun sistem agar penumpang aman dan nyaman saat menggunakan transportasi umum.

“Pengelola transportasi publik harus membuat standar pelayanan dan sistem layanan yang aman dan nyaman, ramah, serta bisa melindungi hak-hak anak dan orang dewasa rentan,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: KAI Blacklist Pelaku Pelecehan Seksual Penumpang di Kereta

Penerapannya di antaranya seperti memasang kamera pengawas di moda transportasi, menyediakan hotline servis, serta penambahan tombol emergency di kursi atau aplikasi transportasi itu.

“Bagaimana caranya di kursi dan aplikasi diusahakan agar si pengguna merasa aman. Itu yang perlu dibuat,” ucapnya.

Azas menambahkan, pengelola transportasi juga perlu membuat pakta integritas saat calon penumpang membeli tiket.

“Misalkan bila melakukan tindakan itu, dia harus siap menerima konsekuensinya,” ucapnya.

Baca juga: Soal Pelecehan Seksual di Transportasi Umum, Pengamat: Harus Ada Langkah Hukum, Tak Cuma “Blacklist”

Di samping itu, terang Azas, pengelola transportasi perlu membuat prosedur standar operasi bila kekerasan seksual terjadi. Pengelola transportasi, terangnya, harus berpihak kepada korban dan melaporkan pelaku ke polisi.

“Pengelola angkutan umum harus bertanggung jawab. Ada SOP penanganan kasus dan pendampingan korban,“ ungkapnya.

Baca juga: KAI Gelar Kampanye Cegah Pelecehan Seksual di 14 Stasiun

Azas mengatakan, pemerintah juga harus mengatur standar pelayanan pada transportasi publik supaya aman dan nyaman.

“Kita rapuh karena belum ada penegakan (hukum). Hukum aturan dibuat supaya ada perubahan. Perubahan apa? Orang merasa aman nyaman dan sejahtera,” tuturnya.

Baca juga: PT KAI Daop 1 dan Komnas Perempuan Ajak Warga Berani Cegah Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Regional
Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Regional
DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

Regional
Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Regional
Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Regional
Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Regional
Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Regional
Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Regional
Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Regional
695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

Regional
Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Regional
Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Regional
Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Regional
Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Regional
Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.