Masih Rumuskan Solusi soal Penghapusan Honorer, Wabup Nunukan: Hanya Kitab Suci yang Tak Bisa Diubah

Kompas.com - 30/06/2022, 16:52 WIB

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Nunukan, Kalimantan Utara, terus mencoba merumuskan solusi atas kebijakan penghapusan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, mengatakan, Pemkab Nunukan cukup dilematis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pasalnya, Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan dan terisolasi, memiliki lebih banyak honorer ketimbang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Suara Tembakan Runtuhkan Nyali Guru Honorer Pengedar Sabu di Bengkulu

"Pemkab tetap berusaha mencari solusi bagi honorer, agar tidak begitu saja keluar. Keinginan kita, mereka tetap bisa bekerja. Masalahnya, ketentuan itu diatur oleh pusat. Jadi kita menunggu perkembangan terbaru, siapa tahu nanti ada perubahan di tengah perjalanan, beberapa bulan ke depan," ujarnya, Kamis (30/6/2022).

Hanafiah menegaskan, permasalahan ini, butuh kebijakan dan pemikiran serius, apalagi memiliki efek domino yang tidak sederhana.

Penghapusan tenaga honorer dipastikan berdampak pada mental dan sosial, terutama ekonomi keluarga para honorer.

"Artinya tidak sederhana, karena menyangkut masyarakat dan anak-anak kita yang sudah lama mengabdi di pemerintahan. Mereka sudah banyak berkiprah, dan tentu banyak kontribusi yang mereka berikan. Hal itu tidak bisa kita anggap remeh. Melalui tenaga mereka, setiap OPD banyak terbantu," jelasnya.

Dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nunukan, tercatat ada 3.787 PNS. Sementara jumlah tenaga honorer sebanyak 5.833 orang.

Hanafiah menegaskan, sampai kebutuhan pegawai untuk Kabupaten Nunukan terpenuhi, maka keberadaan tenaga honorer masih tetap menjadi kebutuhan.

Baca juga: Dihapus pada 2023, Honorer Pemkab Madiun Diusulkan Diangkat Jadi PPPK

Hanafiah tetap optimistis, meskipun imbauan Kemenpan untuk penghapusan honorer, bersifat tegak lurus, atau sebuah keharusan.

Tetapi ia tetap yakin, di tengah perjalanan, tentu ada argumentasi yang bisa disampaikan.

"Kata orang hanya kitab suci yang tidak bisa diubah. Artinya kita tetap optimistis siapa tahu ada perubahan di tengah jalan. Kita sangat terbantu tenaga honorer. Kalau tidak ada mereka, akan sulit," kata dia.

Lebih jauh, Hanafiah mengatakan, untuk mengakomodasi para honorer di Nunukan sebagai PPPK ada banyak hal yang butuh pertimbangan matang.

Untuk diangkat sebagai PPPK, syaratnya harus lulus seleksi jenjang pendidikan, tidak melebihi batas usia yang disyaratkan, dan wajib mengikuti tes.

Di pelosok perbatasan RI–Malaysia ini, kata dia, mayoritas honorer hanya lulusan SMA sederajat. Hal ini menjadi hambatan dan kendala utama untuk memenuhi sarat sarat tersebut diatas.

Baca juga: 439 Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi ASN, Begini Penjelasan Pj Gubernur Papua Barat

Kendala lain, seandainya ada sejumlah honorer yang lolos semua tahap seleksi dan tes, benturannya ada di masalah penggajian.

Kondisi fiskal daerah sedang tidak baik-baik saja, sehingga akan berat jika harus menanggung gaji dan tunjangan mereka.

"Bicara fiskal, kita tahu PAD kita saat ini hanya di kisaran Rp 176 miliar. Kalau kebutuhan gaji di atas itu, tentu tidak cukup," lanjutnya.

Kondisi fiskal Nunukan, banyak digunakan ke hal lain berkaitan dengan pembangunan.

"Memang bisa untuk honorer, tapi yang lain akan berkurang. Kita sama-sama tahu juga, sekarang transfer dari pusat bukan semakin besar, tapi semakin berkurang nilai dan jumlah. Itu sangat berpengaruh," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Pengirim PMI Ilegal Melalui Pelabuhan Internasional Batam Ditangkap

6 Pengirim PMI Ilegal Melalui Pelabuhan Internasional Batam Ditangkap

Regional
Polisi Gerebek Rumah Anggota DPRD di Riau Terkait Kasus Narkoba, tapi Tak Temukan Barang Bukti

Polisi Gerebek Rumah Anggota DPRD di Riau Terkait Kasus Narkoba, tapi Tak Temukan Barang Bukti

Regional
Diduga Sering Dibully, Pelajar SMA di Brebes Nekat Terjun ke Sumur

Diduga Sering Dibully, Pelajar SMA di Brebes Nekat Terjun ke Sumur

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 9 Agustus 2022

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 9 Agustus 2022

Regional
Saksi Mata Sebut Sopir Pikap Maut di Ciamis Terjepit Setir, Alami Luka Parah dan Butuh 3 Jam untuk Evakuasi

Saksi Mata Sebut Sopir Pikap Maut di Ciamis Terjepit Setir, Alami Luka Parah dan Butuh 3 Jam untuk Evakuasi

Regional
Limbah Sawit di Aceh Selatan Terbakar, Butuh 3 Hari untuk Dipadamkan

Limbah Sawit di Aceh Selatan Terbakar, Butuh 3 Hari untuk Dipadamkan

Regional
Selesaikan Soal Pemaksaan Penggunaan Jilbab di SMA Banguntapan 1, Pemerintah DIY Segera Lakukan Rekonsiliasi

Selesaikan Soal Pemaksaan Penggunaan Jilbab di SMA Banguntapan 1, Pemerintah DIY Segera Lakukan Rekonsiliasi

Regional
Komnas PA Jabar: Korban Kekerasan Seksual Menyimpang Diduga Lebih dari 1 Orang

Komnas PA Jabar: Korban Kekerasan Seksual Menyimpang Diduga Lebih dari 1 Orang

Regional
Pembunuh Bocah Umur 3 Tahun di Poso Divonis 15 Tahun Penjara

Pembunuh Bocah Umur 3 Tahun di Poso Divonis 15 Tahun Penjara

Regional
Berkas Perkara Lengkap, Kasus Pria yang Perkosa 5 Anak dan 2 Cucunya Diserahkan ke Jaksa

Berkas Perkara Lengkap, Kasus Pria yang Perkosa 5 Anak dan 2 Cucunya Diserahkan ke Jaksa

Regional
Jokowi Mengaku Sedih Mendengar Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri

Jokowi Mengaku Sedih Mendengar Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri

Regional
Sang Ibu Berteriak, Putrinya yang Masih TK Diterkam Buaya hingga Tewas di Sumba Timur

Sang Ibu Berteriak, Putrinya yang Masih TK Diterkam Buaya hingga Tewas di Sumba Timur

Regional
 Jokowi Resmikan Gedung Baru RSUD Pontianak

Jokowi Resmikan Gedung Baru RSUD Pontianak

Regional
Tercatat 100 Warga Kota Bima Terjangkit DBD, Seorang Balita Meninggal

Tercatat 100 Warga Kota Bima Terjangkit DBD, Seorang Balita Meninggal

Regional
10 Rumah dan 6 Ruko di Balikpapan Hangus Terbakar, Ada Gudang Miras

10 Rumah dan 6 Ruko di Balikpapan Hangus Terbakar, Ada Gudang Miras

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.